BI: Utang Luar Negeri Indonesia Februari 2026 Tetap Terjaga di Level USD 437,9 Miliar

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 tetap terjaga. Posisi ULN Indonesia pada Februari 2026 tercatat sebesar USD 437,9 miliar meningkat dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar USD 434,9 miliar.

Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Anton Pitono, menjelaskan secara tahunan, ULN Indonesia pada Februari 2026 tumbuh sebesar 2,5% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 1,7% (yoy).

BACA JUGA:Rupiah Tertekan, Bank Indonesia Siap All Out Jaga Stabilitas Nilai Tukar

BACA JUGA:BI: IMF dan Investor Global Apresiasi Indonesia Mampu Jaga Stabilitas Ekonomi

Peningkatan posisi ULN tersebut terutama didorong oleh ULN sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sementara itu, posisi ULN swasta mengalami penurunan, kata Anton dikutip dari Keterangan resmi BI, Rabu (15/4/2026).

Lebih lanjut, untuk ULN publik, posisi ULN pemerintah pada Februari 2026 tercatat sebesar USD 215,9 miliar atau secara tahunan tumbuh sebesar 5,5% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,6% (yoy).

Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang, ujarnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,3%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,6%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah. Sementara peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.