BI Paparkan 3 Prioritas Bank Sentral di Era AI

Jakarta – Perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) menuntut bank sentral memperkuat pendekatan bersama dalam menjaga stabilitas dan ketahanan sistem keuangan kawasan.

Kerja sama regional menjadi semakin strategis untuk membangun tata kelola AI yang terpercaya, memperkuat kapasitas pengawasan, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi bagi sistem pembayaran dan inklusi keuangan. Hal itu disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, pada pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi South East Asian Central Banks (SEACEN) di Bali, Indonesia, 5 Oktober 2026.

BACA JUGA:Sistem Keuangan Global Butuh Pengawasan Perbankan Tangguh dan Adaptif

BACA JUGA:BI Siapkan Insentif Likuiditas Dorong KPR dan Sektor Perumahan

BACA JUGA:BI Sebut Inflasi September 2026 Masih Terjaga

“AI menghadirkan tantangan yang perlu dihadapi secara bersama oleh berbagai negara, tutur Ricky dikutip dari laman BI, Selasa, (6/10/2026).

Untuk merespons perkembangan tersebut, Ricky menekankan tiga prioritas bank sentral di era AI. Pertama, membangun tata kelola AI yang terpercaya, transparan, dan akuntabel. Kedua, memanfaatkan AI untuk ekosistem pembayaran yang lebih efisien, aman, inklusif, dan berdaya tahan. Ketiga, memperkuat kolaborasi regional melalui SEACEN, antara lain dengan dialog kebijakan, pengembangan kapasitas, dan riset bersama.

AI menghadirkan tantangan yang tidak dapat dihadapi satu negara sendiri. Melalui kolaborasi di kawasan, seperti SEACEN, kita dapat mengembangkan pendekatan bersama yang mendorong inovasi sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan, tegas Ricky.

Ricky juga menekankan pentingnya pembelajaran dan pengalaman bersama dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin cepat. “Seiring dengan semakin cepatnya transformasi teknologi, pengetahuan dan pengalaman bersama akan semakin berharga dalam membentuk masa depan bank sentral, ujar Ricky.

Sementara itu, Direktur Eksekutif The SEACEN Centre, Cynyoung Park, menyoroti pentingnya interoperabilitas sistem pembayaran lintas negara dalam mendukung integrasi ekonomi kawasan.

Menurut dia, keterhubungan antarsistem perlu ditopang standar dan pengaturan yang kompatibel, serta kerangka pengelolaan likuiditas dan risiko penyelesaian transaksi yang jelas. Penguatan fondasi tersebut akan mendukung perluasan konektivitas pembayaran untuk perdagangan dan investasi regional.