Bank Indonesia Ungkap Penyebab Kredit Nganggur Tembus Rp 2.509 Triliun

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencermati tingginya angka undisbursed loan atau kredit yang belum disalurkan perbankan sebagai sinyal melemahnya minat penarikan kredit oleh dunia usaha. 

BI mencatat hingga November 2025, kredit yang sudah disetujui tetapi belum dicairkan atau undisbursed loan tercatat mencapai Rp 2.509,4 triliun, setara 23,18 persen dari total plafon kredit perbankan nasional.

BACA JUGA:Catat! Jadwal Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia sepanjang 2026

BACA JUGA:Bank Indonesia Ungkap Biangkerok Kredit Perbankan 2025 Melambat

BACA JUGA:BI Pede Pertumbuhan Kredit Tembus 8% di Akhir 2025

BACA JUGA:Ekonomi Global Bakal Suram, Bank Indonesia Ungkap 5 Risiko Utama Dunia

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Solikin M. Juhro, menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa meski perbankan memiliki ruang penyaluran kredit, pelaku usaha belum sepenuhnya siap memanfaatkan fasilitas pembiayaan.

Dari sisi demand, dunia usaha masih bersikap wait and see dalam merealisasikan penarikan kredit, di tengah ketidakpastian prospek ekonomi dan dinamika usaha ke depan,” kata Solikin dalam Taklimat Media, di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Ia menyampaikan, dari sisi permintaan, pelaku usaha masih memilih menunggu. Sikap wait and see ini dinilai wajar di tengah prospek ekonomi global dan domestik yang belum sepenuhnya stabil.

Strategi BI Dorong Intermediasi Kredit

Guna mengatasi situasi tersebut, kata Solikin, BI telah menyiapkan langkah kebijakan melalui pemanfaatan instrumen makroprudensial reguler. Kebijakan ini tidak hanya diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan dunia usaha agar lebih berani merealisasikan penarikan kredit.

“Kita melakukan instrumen makroprudensial yang dikombinasikan dengan komunikasi untuk mendorong respons sisi demand dan sektor riil. Karena itu, ke depan akan ada percepatan intermediasi Indonesia,” ujarnya.

Selain instrumen kebijakan, penguatan komunikasi menjadi fokus penting BI. Menurut Solikin, pendekatan ini diharapkan mampu mendorong respons dari sisi permintaan dan mempercepat aliran pembiayaan ke sektor riil, sehingga fungsi intermediasi perbankan dapat berjalan lebih efektif ke depan.

Tak hanya itu, BI juga akan memperkuat sinergi lintas kebijakan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Kebijakan itu harus kredibel dan diorkestrasikan dengan baik, sehingga masyarakat tidak merasa waswas,” ujarnya.