Aturan Baru Derivatif Valuta Asing Mulai Berlaku, BI Tekankan Tata Kelola dan Stabilitas Pasar

Jakarta – Bank Indonesia (BI) terus memperkuat pengaturan dan pengawasan Derivatif Pasar Uang dan Valuta Asing (Derivatif PUVA) sebagai upaya menciptakan pasar yang modern, maju, dan berstandar tata kelola tinggi. Penguatan ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memperkuat sinergi pembiayaan ekonomi sejalan dengan Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Valuta Asing (BPPU) 2030. 

BI mulai melaksanakan pengaturan dan pengawasan derivatif PUVA sejak 10 Januari 2025, setelah kewenangan tersebut dialihkan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

BACA JUGA:Volume Derivatif Kripto Catat Rekor, Tegaskan Kepercayaan Institusional

Peralihan ini merupakan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024. Langkah ini sekaligus memberikan kepastian hukum bagi sektor keuangan digital dan instrumen derivatif.

“Peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif PUVA kepada Bank Indonesia bukan hanya sebuah mandat baru, tetapi juga peluang bagi Bank Indonesia untuk memperluas instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, jelas Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti dalam keterangan tertulis, Rabu (3/12/2025). 

Destry menjelaskan bahwa PADG Derivatif PUVA disusun untuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang lebih kuat. BI menargetkan terciptanya produk derivatif yang variatif dan likuid, harga yang efisien dan kredibel, serta pelaku pasar yang kompeten. Selain itu, BI juga mendorong tata kelola yang modern mulai dari proses perizinan, pengawasan, hingga pelindungan konsumen.

“Untuk itu, BI berupaya menghadirkan tata kelola yang lebih terintegrasi, transparan, dan modern mulai dari perizinan, pengawasan, hingga pelindungan konsumen,” tegas Destry.