4 Pejabat OJK Kompak Mundur, Ini Mekanisme Pergantiannya Sesuai Aturan

Jakarta – Empat pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kompak mengumumkan pengunduran diri pada Jumat (30/1/2026). Termasuk dua pejabat tertinggi, yakni Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar, dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Mirza Adityaswara.

Sementara dua sosok lainnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Aditya Jayaantara.

BACA JUGA:Danantara: Tak Boleh Ada Area \’Abu-Abu\’ Dalam Tata Kelola BUMN

BACA JUGA:Investor Asing Balik Masuk, OJK Nilai Ini Sinyal Positif di Tengah Tekanan Pasar Saham

BACA JUGA:IHSG Terbakar Lagi, OJK Minta Investor Tetap Tenang

Proses penggantiannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Mengutip UU OJK, jika Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner mengundurkan diri, maka pejabat otoritas lainnya yang berstatus sebagai anggota dewan komisioner bertindak sebagai pejabat sementara sampai ditetapkannya Ketua atau Wakil Ketua baru.

Aturan sama berlaku untuk anggota dewan komisioner lain yang mengundurkan diri, maka akan diganti oleh pejabat lain sebagai pejabat sementara. Posisi sebagai Pjs itu dikecualikan bagi anggota dewan komisioner Ex-Officio, baik yang berasal dari Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan.

Lantas, bagaimana mekanisme pergantian untuk mengisi kekosongan empat posisi pada Dewan Komisioner OJK masa bakti 2022-2027?