Jasindo Siapkan Sosialisasi AUTP di Seluruh Indonesia untuk Dukung Swasembada Pangan 2025

wmhg.org – PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam rangka mendukung tujuan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan.

Komitmen ini ditunjukkan dengan akan digelarnya sosialisasi AUTP di seluruh wilayah kerja Jasindo si Indonesia. Menurut Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema, melalui sosialisasi tersebut diharapkan lebih banyak petani yang memahami manfaat AUTP sehingga mereka dapat melindungi pertanian mereka dari berbagai risiko yang dapat mengganggu produktivitas dan hasil panen.

Ia melanjutkan, komitmen melindungi petani melalui AUTP sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

“Ketika risiko di minimalisir, petani tak akan mengalami kerugian tat kala ada musibah gagal panen. Diharapkan pertumbuhan produksi beras akan tumbuh positif,” katanya ditulis Rabu (15/1/2025).

Brellian juga berharap agar dapat berkolaborasi dengan mitra dan pemerintah setempat untuk menjangkau lebih banyak petani melalui edukasi.

Inisiatif ini diharapkan akan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran petani terhadap kebutuhan perlindungan asuransi, khususnya dalam mempromosikan ketahanan pangan nasional.

Sebanyak 278.832 hektare lahan pertanian telah berhasil diamankan melalui inisiatif AUTP hingga akhir tahun 2024, yang memberikan manfaat bagi 464.957 petani di seluruh Indonesia.

Komitmen Jasindo untuk membantu industri pertanian mengurangi risiko gagal panen akibat hama, penyakit, dan bencana alam ditunjukkan dengan pencapaian penting ini.

Berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2025 ini program AUTP diharapkan dapat memberikan perlindungan dengan luas cakupan sekitar 525.000 hektare lahan pertanian.

Sebelumnya, pada akhir tahun 2024, data dari presidenri.go.id, bahwa produksi beras nasional menunjukkan tren positif. Pertumbuhan produksi beras tersebut menjadi acuan swasembada pangan, sehingga menjadi dasar untuk menghentikan impor beras.