Indonesia Re: BUMN Punya Tanggung Jawab Berikan Informasi Berkualitas ke Publik

wmhg.org – Indonesia Re meraih penghargaan pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 sebagai “BUMN Informatif” dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi badan publik dalam menerapkan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Robbi Yanuar Walid, Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM dan Corporate Secretary Indonesia Re, menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian ini.

Sebagai BUMN, kami memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan informasi yang berkualitas kepada publik. Kami juga terus berinovasi melalui digitalisasi sistem layanan reasuransi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses bisnis serta penguatan literasi dan informasi mengenai industri perasuransian kepada masyarakat melalui berbagai program kegiatan yang telah dijalankan sepanjang tahun,” ujar Robbi dikutip Jumat (10/1/2025).

Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Donny Yoesgiantoro, memberikan apresiasi kepada Indonesia Re dan badan publik lainnya yang konsisten dalam keterbukaan informasi.

Dimana lanjut Donny pada tahun ini pihaknya memonitor dan mengevaluasi 363 badan publik dari berbagai kategori.Sebanyak 162 badan publik meraih predikat Informatif, naik signifikan dibandingkan 139 badan publik pada 2023.

Hal ini menunjukkan peningkatan komitmen badan publik, termasuk BUMN, dalam menerapkan prinsip keterbukaan. Kami berharap penghargaan ini dapat memotivasi badan publik lainnya untuk terus meningkatkan pelaksanaan UU KIP,” jelas Donny.

Dalam kesempatan yang sama, Nunik Purwanti, Sekretaris Komisi Informasi Pusat RI, menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Keterbukaan informasi adalah pilar penting dalam mendukung good governance dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penghargaan ini bukan hanya simbol, tetapi juga pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ungkap Nunik.