Danantara Harusnya Segera Diluncurkan, Ini Alasannya

wmhg.org – Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Pemerintah didesak mengambil kebijakan yang memberikan kepastian kepada para pemilik dana atau investor mengenai wadah yang mereka gunakan untuk merealisasikan modal mereka.

Ekonom dari Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda baru-baru ini mengatakan ajakan Presiden dan para menteri-menteri kepada para investor ketika berkunjung di luar negeri untuk masuk ke Indonesia harus direalisasikan dengan membentuk wadah yang bisa tanggap dan cepat menyalurkan investasi mereka.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau dikenal Danantara kata Nailul seharusnya segera diluncurkan agar bisa bekerja lebih cepat menggaet investasi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Danantara kata Nailul memiliki potensi besar untuk menjadi pilar penting dalam pengelolaan investasi di Indonesia. Meskipun sudah ada beberapa lembaga serupa sebelumnya, tetapi Danantara diharapkan bisa menjadi wadah pilihan bagi investor untuk masuk menanamkan modalnya ke Indonesia.

Kehadiran Danantara jelas Nailul, diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang seperti ditargetkan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

“Indonesia tidak bisa hanya bertumpu pada konsumsi rumah tangga, kita perlu sumber baru, salah satunya investasi. Dengan investasi yang dikelola secara efektif, kita bisa melihat peningkatan ekonomi yang signifikan,” kata Nailul ditulis Kamis (30/1/2025).

Investasi penting bagi perekonomian karena selain mampu menciptakan lapangan kerja, juga meningkatkan pendapatan masyarakat serta memberikan tambahan penerimaan negara kepada Pemerintah, sehingga dampaknya ke perekonomian lebih berkualitas dibanding hanya bertumpu pada konsumsi.

Dalam kesempatan terpisah, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wihana Kirana Jaya, menyoroti pentingnya untuk menarik Foreign Direct Investment (FDI) sebagai salah satu cara untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Target ambisius tersebut jelas Wihana membutuhkan dukungan institusi yang kuat, termasuk keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara), yang hingga kini masih terkendala belum jelasnya payung hukum.

Wihana menegaskan bahwa pembentukan BP Danantara sangat relevan dalam menghadapi fenomena mega shifting ekonomi global. Perubahan struktural besar yang terjadi, seperti geopolitik, geoekonomi, dan perang, telah memaksa negara-negara melakukan reposisi strategis, termasuk dalam kebijakan investasi.

“Dalam kondisi mega shifting ini, mindset kita harus berubah. Kita harus mengantisipasi masa depan dengan mengubah organisasi dan proses bisnis. Danantara adalah langkah strategis untuk meningkatkan fleksibilitas pembiayaan investasi jangka panjang,” kata Wihana.

BP Danantara tambah Wihana diperlukan untuk meningkatkan fleksibilitas dalam mengelola aset dan pembiayaan investasi. BP Danantara dirancang untuk memanfaatkan aset-aset negara yang besar guna meningkatkan kapasitas investasi melalui tiga platform utama yaitu Indonesia Investment Authority (INA), lembaga-lembaga keuangan pemerintah, dan manajemen aset.

“BP Danantara ini bagus karena mampu meleverage aset pemerintah untuk investasi yang panjang. Dengan fleksibilitas ini, kita bisa membuka peluang lebih besar bagi investor, terutama FDI,” jelas Wihana.

Dia pun mengingatkan pentingnya kejelasan regulasi agar badan ini dapat beroperasi secara efektif.

“Tanpa reformasi organisasi yang jelas, BP Danantara mungkin kehilangan fleksibilitas yang dibutuhkan. Jadi, kejelasan payung hukum sangat krusial,” pungkasnya.