Tekan Pelanggaran ODOL, Kemenhub Gelar Pengawasan Serentak Angkutan Barang

wmhg.org – JAKARTA. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum (Gakkum) terhadap kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran. 

Kegiatan pengawasan dan penegakan hukum ini akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada 19 hingga 25 Agustus 2024.

Melansir siaran pers, pemerintah mengambil langkah ini untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta menekan fatalitas kecelakaan yang melibatkan angkutan barang. 

Pengawasan dan penegakan hukum akan difokuskan pada angkutan barang yang melanggar ketentuan operasional, baik secara administratif maupun teknis, yang sering menjadi penyebab awal kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

Menurut Dirjen Perhubungan Darat, Irjen Pol Risyapudin Nursin, sejak 2023 hingga saat ini, pengawasan dan penegakan hukum dilakukan secara berkelanjutan di seluruh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). 

Dengan pengawasan dan Gakkum serentak ini, diharapkan dapat lebih menertibkan operator barang, pemilik barang, serta pengemudi, ujarnya, pada Selasa (13/8/2024).

Risyapudin menambahkan bahwa pemerintah secara bertahap mendorong agar pelayanan angkutan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bebas dari pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL).

Saat ini, berdasarkan data dari kendaraan barang yang masuk ke UPPKB, jenis pelanggaran yang paling dominan adalah pelanggaran muatan sebesar 65%. Sisanya adalah pelanggaran administratif, seperti dokumen kendaraan yang tidak dilengkapi dengan bukti lulus uji elektronik (BLU-e), jelasnya.

Kegiatan pengawasan dan penegakan hukum ini akan dilaksanakan bersama dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota, serta didukung oleh TNI.

Risyapudin juga mengharapkan agar Dinas Perhubungan di masing-masing wilayah dapat secara rutin dan mandiri melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan barang yang menjadi tanggung jawab di wilayahnya.