Tangkis Isu PHK Massal, Ini Penjelasan TVRI

wmhg.org – JAKARTA. Manajemen Televisi Republik Indonesia (TVRI) menepis kabar terkait adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan secara massal di lembaga penyiaran nasional tersebut.

Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini isu mengenai PHK yang menimpa karyawan TVRI mencuat di berbagai media massa.

Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Iman Brotoseno pun membantah isu tersebut, mengingat para karyawan TVRI pada dasarnya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Mana bisa ASN di-PHK?” kata dia kepada Kontan, Senin (10/2).

Walau begitu, ia mengakui bahwa sebagian karyawan TVRI ada yang berstatus sebagai kontributor atau pegawai honorer. Para pegawai honorer tersebut bekerja seperti freelance, yang mana upahnya dibayar dari anggaran daerah berdasarkan penayangan berita.

Iman pun memastikan bahwa status nasib karyawan kontributor diserahkan kepada kebijakan masing-masing TVRI daerah. Dalam hal ini, bisa saja TVRI daerah mengurangi jumlah kontributor atau tetap memakai sebagian kontributor yang tersedia.

“Kontributor bukanlah Pegawai Pendukung Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan juga bukan ASN,” ujarnya.

KONTAN pun mendapat dokumen berjudul Kebijakan Penyesuaian Pola Kerja Lembaga Penyiaran Publik TVRI pada Senin (10/2). Dalam dokumen ini, terdapat 19 kebijakan penyesuaian pola kerja yang berlaku di TVRI sejak 10 Februari 2025.

Di antaranya adalah siaran nasional 24 jam, stasiun penyiaran relay sesuai kondisi dan kemampuan; pengurangan jam operasional transmisi yang tidak ada kerja sama mux dengan mitra; perangkat transmiter dipertahankan tetap hidup minimal 2 jam per hari; BKO untuk Stasiun Banten, IKN, dan Maluku Utara ditiadakan; serta siaran nasional dan stasiun penyiaran tetap memproduksi dan menyiarkan berita.

Di samping itu, terdapat pengurangan kontributor dan diharapkan Kepala Stasiun TVRI bekerja sama dengan Kepala Daerah untuk membiayainya; meningkatkan kerja sama dengan stakeholders dan mitra lainnya; TV Pool kegiatan Presiden dan program tertentu yang memuat sosialisasi kebijakan pemerintah tetap prioritas; dan auditorium TVRI Nasional untuk sementara tidak beroperasi kecuali disewa untuk meningkatkan PNBP.

Selanjutnya, teknik produksi program PAT boleh improvisasi dengan AI, kamera HP, maupun Go Pro yang sesuai dengan standar penyiaran, sedangkan untuk TVRI daerah, PAT dibebaskan termasuk jika ingin dibuat dengan spek bebas sepanjang sesuai dengan standar penyiaran.

TVRI juga mengoptimalkan keberadaan creator hub sebagai lokasi selain studio dan halaman kurator; mempertahankan program drama yang sudah diproduksi sejak Januari dengan tetap memasukkan sosialisasi pemerintah tentang makan bergizi gratis (MBG), anak dan perempuan, dan anti judi online; dan perjalanan dinas luar negeri untuk program/berita TVRI Sport dan TVRI World harus persetujuan Direktur Utama serta perjalanan dinas non operasional dalam kota ditiadakan.

Langkah efisiensi berikutnya adalah pembatasan penggunaan BBM untuk mobil dinas jabatan, mobil dinas operasional, dan mobil dinas fungsional; peniadaan fasilitas kendaraan antar jemput bagi pegawai; kegiatan rapat, konsinyering, dan rapat koordinasi dilakukan melalui aplikasi daring; efisiensi penggunaan listrik, telepon, gas, dan air minum; serta pembatasan snack dan konsumsi untuk kegiatan seremonial, rapat kantor, operasional siaran, kecuali operasional siaran Ramadan 1447 H.

Masih dalam dokumen yang sama, TVRI memutuskan untuk menghentikan 16 produksi program nasional sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Di antaranya adalah Inspirasi Tani, Tapal Batas, Paten UMKM, Pesona Indonesia (Pariwisata), Halo Dokter, Warung Pengkolan, Jelajah Sains, D’Teas (Musik), Paket Hak Siar Olahraga (TVRI Sport), Echoes of Indonesia (TVRI World), Bersama Perempuan, Mari Belajar (Pendidikan), Musik Dangdut, Jejak Langkah (Inspirasi Pahlawan Nasional), Seblak Show, dan Pesona Indonesia Spesial.