Sritex Tutup, Ribuan Buruh Di-PHK, Cek Cara Klaim Tunjangan JKP, Cair 60% Gaji

wmhg.org – Jakarta. PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex telah mengumumkan untuk menutup operasional secara permanen per 1 Maret 2025. Lebih dari 10.000 pekerja Sritex pun terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Namun jangan khawatir, korban PHK bisa mendapatkan penghasilan rutin dari Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar 60% dari gaji bulanan. Berikut cara dan syarat mengajukan JKP untuk korban PHK.

Penutupan Sritex dan PHK terjadi setelah hasil Rapat Kreditur terkait kepailitan Sritex Grup yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga Semarang hari ini, Jumat (28/2).

Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman, Tbk. Iwan Kurniawan Lukminto atau Wawan menyatakan pihaknya menghormati putusan rapat kreditur meskipun hasilnya tidak sesuai yang diinginkan perusahaan.

“Kami menaati hukum dan putusan rapat hari ini. Meskipun hasilnya tidak sesuai dengan kata hati yang ingin perusahaan ini tetap berjalan sehingga karyawan bisa tetap bekerja,” ujar Wawan, dalam siaran pers, Jumat (28/2).

Wawan juga mengatakan bahwa manajemen siap berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar proses kepailitan ini bisa berjalan dengan lancar. 

“Kami siap berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai piak terkait untuk menyelesaikan proses kepailitan ini dengan baik,” terang Wawan. 

Untuk menjamin transparansi dalam pemberesan aset pailit Sritex, dalam pertemuan tersebut kreditur sepakat untuk membentuk panitia kreditur.

Terkait dengan PHK yang dialami karyawan, Wawan mengungkapkan pihaknya akan terus mengawal kepentingan karyawan. 

Sritex siap berkomunikasi dengan kurator dan pihakpihak terkait agar hak karyawan bisa terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. 

“Selanjutnya, saya akan terus berkomunikasi dengan kurator, Kemenaker, dan pihak-pihak terkait agar hakhak karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja dapat dipenuhi, termasuk proses pencairan JKP, jelasnya.

Dirut Sritex juga berharap agar siapapun yang akan mengelola Sritex ke depan dapat memberikan kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat Sukoharjo dan Jawa Tengah.

Jaminan kehilangan pekerjaan

Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP. Beleid ini diundangkan pada 7 Februari 2025. 

Sejumlah poin diubah dari aturan sebelumnya. Pertama, pada pasal 11 PP 37/2021, iuran JKP sebesar 0,46% dari upah sebulan. Lalu, pada PP 6/2025 ini, iuran JKP sebesar 0,36% dari upah sebulan. 

Kedua, dalam pasal 21 PP 37/2021, manfaat uang tunai diberikan setiap bulan paling banyak 6 bulan upah dengan ketentuan sebesar 45% dari upah untuk 3 bulan pertama dan 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya. 

Ketentuan ini diubah dalam pasal 21 ayat (1) PP 6/2025 menjadi “Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60% dari upah, untuk paling lama 6 bulan.

Ketiga, adanya penambahan pasal 39A. Ayat (1) pasal 39A menyebutkan bahwa “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau tutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menunggak iuran paling lama 6 bulan, maka manfaat JKP tetap dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan”.

Ayat (2) berbunyi “Ketentuan pembayaran manfaat JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban pengusaha untuk melunasi tunggakan iuran dan denda program jaminan social ketenagakerjaan.”       

Keempat, pasal 40 PP 6/2025 menyebutkan Hak atas manfaat JKP sebagaimana dimaksud hilang jika pekerja/buruh tidak mengajukan permohonan klaim manfaat JKP selama 6 bulan sejak terjadi pemutusan hubungan kerja, telah mendapat pekerjaan, atau meninggal dunia.

Tonton: Diskon Tarif Listrik 50% Tak Berlanjut, Tarif Normal Kembali Berlaku

Cara mengajukan JKP

Mengutip website resmi, JKP adalah jaminan sosial berupa uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami PHK.

Syarat mendapatkan JKP adalah mengalami PHK yang bukan karena: 

• Mengundurkan diri
• Pensiun
• Cacat total tetap
• Meninggal dunia
• Pekerja PKWT yang masa kerjanya berakhir sesuai jangka waktu pada kontrak kerja

Untuk mengajukan JKP, korban PHK harus memenuhi syarat sebagai berikut:

• Pelaporan PHK disertai bukti
• Punya komitmen untuk bekerja kembali
• Telah dilaporkan Non Aktif oleh Perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan
• Tidak sedang kembali bekerja di Sektor Penerima Upah (PU)
• Pengajuan paling lambat 3 bulan sejak terkena PHK

Berikut cara klaim manfaat JKP untuk korban PHK:

Cara klaim manfaat JKP pada bulan pertama: 
1. Masuk ke akun SIAPkerja
Akses akunmu melalui siapkerja.kemnaker.go.id
2. Sudah lapor PHK
Pastikan kamu sudah mengisi formulir lapor PHK atau sudah dilaporkan PHK oleh perusahaanmu.
3. Isi formulir klaim manfaat
Selanjutnya, isi formulir klaim manfaat, memasukkan rekening yang valid dan menyetujui Komitmen Aktivitas Pencarian Kerja (KAPK).
4. Verifikasi
Setelah mengajukan klaim, maka kami akan melakukan verifikasi pengajuanmu.
5. Akses manfaat JKP
Langsung bisa akses manfaat JKP setelah berhasil verifikasi.

Cara klaim manfaat JKP bulan ke-2 sampai 6:
1.  Masuk ke akun SIAPkerja
Akses akunmu melalui siapkerja.kemnaker.go.id
2. Asesmen diri
Pastikan kamu sudah melakukan asesmen diri di siapkerja.kemnaker.go.id.
3. Selesaikan misi
Kamu harus menyelesaikan misi melamar kerja minimal di 5 perusahaan atau wawancara kerja di 1 perusahaan atau mengikuti pelatihan.
4. Isi formulir klaim manfaat
Selanjutnya, isi formulir klaim manfaat dan menyetujui Surat Persyaratan Konfirmasi Pengajuan Manfaat JKP.
5. Verifikasi pengajuan klaim
Laporan yang kamu isi akan diverifikasi terlebih dahulu.

Baca Juga: Pelunasan Biaya Haji Dimulai, Ini Link Calon Jemaah Haji 2025 & Jadwal Keberangkatan