Sri Mulyani Patok Subsidi dan Kompensasi Rp 525 Triliun

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alokasi anggaran untuk subsidi sebesar Rp 525 triliun. Itu berlaku untuk tahun perdana pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, besaran subsisdi itu termasuk untuk subsidi energi sebesar Rp 394,3 triliun. Angka tersebut naik 17,8 persen dari alokasi pada 2024. Kemudian, subsidi non energi sebesar Rp 131,3 ttiliun. Angka ini naik 35,5 persen dsri alokasi di tahun 2024.

Subsidi kompensasi untuk tahun 2025 mencapai 525, kalau kita lihat subsidi energi dan kompensasi Rp 394,3 triliun, dan subsidi non energi Rp 131,3 (triliun), kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Subsidi non energi ini meningkat imbas dari penambahan volume besaran pupuk subsidi. Kemudian, di sektor energi, dipastikan subsidi untuk LPG 3 kilogram (kg) terus berlanjut, termasuk solar dan minyak tanah.

Subsidi yang lain yang tetap LPG 3 kilo solar minyak tanah dan subsidi listrik terutama untuk rumah tangga miskin dan rentan serta transisi energi akan dilakukan menggunakan anggaran untuk ketahanan energi ini, papar Menkeu Sri Mulyani.

Selanjutnya, ada subsidi untuk transportasi publik, subsidi kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM, petani, dan nelayan. 

Kita juga memberikan subsidi yang non energi ini untuk masyarakat berpendapatan rendah terutama untuk pembelian rumah, ini yang kemarin menjadi salah satu isu untuk mengakselerasi 1 juta rumah untuk MBR dan untuk tahun depan mungkin ada target baru yang ajan ditetapkan oleh pemerintahapan presiden terpilih, urainya.

Subsidi Selisih Bunga Rumah MBR

Subsidi selisih bunga untuk perumahan masyarakat berpendapatan rendah (MBR), dan insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) untuk mendukung sektor usaha.

KUR akan terus disediakan subsidi untuk bunganya, baik untuk UMKM petani nelayan, katanya.

Dan kita juga masih menggunakan insentif pajak yang ditanggung pemerintah untuk sektor-sektor pilihan, kalau kemarin perumahan, ptomotif itu nanti adalah presiden terpilih bisa menetapkan sektor mana yang akan menjadi sektor perhatian, Bendahara Negara ini menambahkan.