RUPTL 2025-2034 Akan Segera Terbit, Fokus pada Energi Baru Terbarukan

wmhg.org – JAKARTA.  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 akan diterbitkan dalam waktu dekat.  

“Belum (terbit). Satu minggu lagi,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/1).  

Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menetapkan target penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 71 gigawatt (GW) dalam RUPTL 2025-2034. 

Sebagian besar kapasitas ini akan berasal dari energi baru terbarukan (EBT), sejalan dengan upaya mempercepat transisi energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun.  

“RUPTL ini sudah kami bahas bersama PLN dan disosialisasikan kepada Menteri BUMN serta Menteri Keuangan. Dalam periode 2025-2034, sekitar 60% dari total penambahan kapasitas pembangkit akan menggunakan energi baru terbarukan. Ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam transisi energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca,” jelas Bahlil pada Rabu (15/1).  

Bahlil menambahkan, dominasi energi baru terbarukan dalam RUPTL terbaru merupakan langkah konkret dalam mendukung pengembangan sektor kelistrikan yang berkelanjutan. 

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan jaringan transmisi supergrid sepanjang 48.000 kilometer persegi untuk memperkuat sistem kelistrikan nasional.  
%
“Supergrid ini menjadi prioritas. Kami tengah mengkaji pendanaannya, mengingat Internal Rate of Return (IRR) untuk jaringan transmisi ini hanya sekitar 3-4%, lebih rendah dibandingkan pembangkit listrik. Skema pendanaan akan disesuaikan dengan kebutuhan,” kata Bahlil.  

Investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target RUPTL diperkirakan melebihi Rp 1.100 triliun. Anggaran tersebut mencakup sekitar Rp 400 triliun untuk pengembangan jaringan transmisi dan Rp 600-700 triliun untuk pembangunan pembangkit listrik. 

Sebagian besar pendanaan diharapkan berasal dari sumber dalam negeri.  

“Pendanaannya tidak akan bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagian besar akan menggunakan skema Power Purchase Agreement (PPA) dan Independent Power Producer (IPP),” tegas Bahlil.  

Dengan langkah ini, pemerintah optimis dapat mewujudkan sistem kelistrikan yang ramah lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.