Pertamina Targetkan Penyaluran BBM Subsidi Sebesar 48,6 Juta KL Hingga Akhir Tahun

wmhg.org – JAKARTA. PT Pertamina (Persero) menargetkan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Public Service Obligation (PSO) atau BBM subsidi sepanjang tahun 2024 ini menyentuh angka 48,6 juta kiloliter (kL)

Angka ini diungkap Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro setelah Pertamina berhasil menyalurkan BBM PSO hingga Oktober 2024 sebesar 39,7 juta kL.

Sampai dengan Oktober kita sudah menyalurkan BBM PSO 39,7 juta kiloliter dan kita harapkan di akhir tahun 48,6 juta kiloliter, ungkap Wiko dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (3/12).

Baca Juga: Ini Hasil Uji Lab Lemigas Soal Kualitas Pertamax

Selain BBM, Pertamina distribusi PSO Liquefied Petroleum Gas (LPG) hingga akhir tahun ditargetkan mencapai 8,3 juta ton. Sementara itu, distribusi BBM non-PSO ditargetkan mencapai 39,1 juta kiloliter.

Di samping itu, Wiko bilang pihaknya terus mengupayakan sistem digital untuk pengelolaan BBM dan LPG. Dimana sistem ini menurutnya sangat berguna nanti apabila pemerintah telah mengambil keputusan mengenai subsidi tepat.

Untuk solar hari ini kita sudah bisa data 100% konsumennya dan transaksi dilakukan dengan menggunakan QR code, katanya. Sementara pertalite sudah 79% dan untuk LPG sudah 53,6 juta (tersalurkan) di mana 85%-nya adalah untuk sektor rumah tangga, jelas Wiko.

Adapun mengenai skema penyaluran BBM bersubsidi hingga saat ini belum mengalami perubahan. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan terkait potensi pengalihan subsidi BBM menjadi BLT akan dilakukan secara blended.

Baca Juga: Kata Pakar Soal Viral Dugaan Pertamax Sebabkan Kerusakan Mobil

Artinya, subsidi BBM tidak akan seluruhnya dicabut, hanya sebagian dialihkan ke dalam format bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Sisanya tetap menggunakan skema subsidi berbasis kuota terhadap komoditas/barang.

Meski begitu, berdasarkan catatan terakhir Kontan, Bahlil mengatakan keputusan ajeg mengenai perubahan mekanisme masih menunggu keputusan final dari Presiden Prabowo Subianto.

Lagi meng-exercise belum ada keputusan final. Yang jelas kita pengin harus semuanya adil, kata Bahlil, Jumat (29/11).