Pertamina Siap Ikuti Arahan Pemerintah Soal Skema Subsidi BBM

wmhg.org-TERNATE. PT Pertamina Patra Niaga siap mengikuti kebijakan pemerintah mengenai subsidi  Bahan Bakar Minyak (BBM).

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan, kebijakan subsidi BBM menjadi wewenang pemerintah.

Belum (ada arahan) kita pokoknya siap melaksanakan tugas, ungkap Riva di Ternate, Rabu (30/10).

Sebelumnya, Pertamina telah mendorong digitalisasi SPBU sebagai upaya mendukung pelaksanaan subsidi tepat sasaran.

Belakangan, muncul wacana pemerintah mengubah skema subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Riva memastikan pelaksanaan digitalisasi yang telah dilakukan pun merupakan bagian dari skema penugasan sekalipun ada wacana perubahan skema subsidi.

Itu bagian dari penugasan. Kita siap (mengikuti kebijakan), sambung Riva.

Baca Juga: Kementerian ESDM Resmikan 40 Titik BBM Satu Harga

Kontan mencatat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turut buka suara terkait rencana mengubah subsidi energi ke Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Belum ada keputusan sampai seperti itu. Tetapi kita lagi mencari formatnya yang baik dan benar agar BBM subsidi itu tepat sasaran. Sasarannya itu adalah BBM tepat sasaran, kata Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (21/10).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan skema subsidi langsung sudah sejak lama direncanakan oleh pemerintah. Sebab, rencana ini masuk dalam Nota Keuangan setiap tahunnya, namun belum ada mekanisme yang pas untuk mengimplementasikannya.

Jadi nota keuangan kita bertahun-tahun di kebijakan subsidi itu selalu ada itu. Sudah beberapa kali menuju ke sana. Jadi itu terus dilanjutkan sampai benar-benar mekanismenya pas, kata Agus di Kementerian ESDM, Jumat (4/10).

Agus menuturkan BLT merupakan konsep memberikan subsidi untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan tujuan agar subsidi BBM tepat sasaran. Usai subsidi BBM diubah menjadi subsidi langsung, harga semua BBM akan dijual sesuai dengan harga keekonomian tanpa subsidi.