Perombakan Direksi-Komisaris Pertamina Dinilai Tak Patuhi UU BUMN, Ini Alasannya

wmhg.org – JAKARTA. Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) mengatakan perombakan jajaran Direksi PT Pertamina (Persero) yang dilakukan melalui melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hari ini, Senin (04/11) tidak mematuhi dan memenuhi kriteria dalam Undang-undang BUMN.

Lebih spesifik, analis hukum dari PUSHEP, Bayu Yusya mengatakan pengangkatan ini tidak sesuai dengan UU BUMN dan Permen BUMN Nomor Per-11/MBU/07/2021.

Berdasarkan Permen BUMN tersebut pengangkatan anggota Direksi BUMN memerlukan uji kelayakan dan kepatutan yang mempertimbangkan aspek keahlian, integritas, dan pengalaman, ungkap Bayu saat dihubungi Kontan, Senin (04/11).

Ia menambahkan, calon harus memiliki rekam jejak di bidang yang relevan, bukan merupakan anggota partai politik aktif, dan harus menunjukkan kemampuan untuk menjalankan fungsi manajerial dengan baik.