Pemerintah Berencana Terapkan Tiket KRL Jabodetabek Berbasis NIK, Ini Kata Kemenhub

wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum membahas rencana penerapan tiket elektronik berbasis nomor induk kependudukan (NIK) kepada KRL Jabodetabek. 

Hal ini diungkapkan Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati setelah konferensi pers Bali International Airshow (BIAS) 2024 di Hotel Mandarin Oriental, Jakatta, Senin (19/8/2024). 

Masih belum kita bahas, ujarnya kepada wartawan. 

Adita bilang, rencana ini perlu kajian yang mendalam sebelum diimplementasikan. Pasalnya, penerapan sistem tiket elektronik berbasis NIK ini perlu disesuaikan kembali dengan sistem pembelian tiket KRL yang ada saat ini. 

Harus dikaji lagi lah soal implementasinya. Sudah gitu kan nanti pasti ketentuannya juga harus disesuaikan dulu ya semuanya, ucapnya. 

Oleh karenanya, penerapan tiket elektronik berbasis NIK masih akan melalui proses yang panjang sehingga dipastikan tidak akan diterapkan dalam waktu dekat. 

Sekarang kita lagi bahas lah semuanya. Jadi dalam waktu dekat sepertinya belum (akan diterapkan), tutur Adita. 

Sebagai informasi, dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan APBN Tahun Anggaran 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi public service obligation (PSO) sebesar Rp 7,96 triliun pada RAPBN 2025. 

Subsidi PSO yang dialokasikan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik itu lebih tinggi 0,9 persen atau Rp 71,9 miliar apabila dibandingkan dengan outlook tahun anggaran 2024 sebesar Rp 7,88 triliun. 

Adapun anggaran belanja subsidi PSO tahun 2025 dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau sebesar Rp 4.797,1 miliar untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek. 

Namun dengan beberapa perbaikan antara lain penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek, pelaksanaan penilaian kepuasan pelanggan dengan mekanisme survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada KA penugasan PSO. 

Kemudian mekanisme pengurangan pemberian subsidi pada KA penugasan PSO melalui skema perhitungan pendapatan non tiket (non core), dan melakukan pelaksanaan verifikasi berbasis biaya pada penyelenggaraan KA PSO.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Pemerintah Berencana Terapkan Tiket KRL Jabodetabek Berbasis NIK, Kemenhub: Harus Dikaji Lagi