Pemerintah Bebaskan PPnBM Impor Mobil Listrik, Begini Pengaruhnya bagi Pasar Otomotif

wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah memperluas kebijakan insentif untuk impor mobil listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle (BEV) melalui Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 1/ 2024.

Kebijakan ini berpotensi membuat merek-merek mobil listrik baru, termasuk dari China, makin marak di pasar domestik.

Beleid ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM No. 6/2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investasi. Aturan baru ini telah diundangkan pada 12 November lalu dan berlaku sampai 31 Desember 2025.

Dalam Pasal 2 ayat (1), pelaku usaha dapat menerima insentif atas impor mobil listrik completely built up (CBU) dengan jumlah tertentu. Selain bea masuk tarif 0%, insentif lain yang bisa didapat adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP).

Sementara pada Pasal 2 ayat (2), pemerintah turut memberikan insentif untuk impor mobil listrik secara terurai atau completely knock down (CKD) dalam jumlah tertentu yang akan dirakit di Indonesia dengan capaian Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 20% dan paling tinggi kurang dari 40%.

Insentif ini dapat berupa bea masuk tarif 0% atas impor mobil listrik CKD, dan PPnBM DTP atas penyerahan mobil listrik yang diproduksi dari impor mobil listrik yang diberikan bea masuk tarif 0% (ayat (2) huruf a). Ada pula insentif berupa PPnBM DTP atas penyerahan mobil listrik berbasis baterai yang diproduksi (ayat (2) huruf b).

Masih di Pasal 2, pemerintah menyisipkan ayat (2a) yang menjelaskan bahwa insentif berupa PPnBM DTP hanya dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan impor dari negara yang memiliki perjanjian atau kesepakatan internasional dengan Indonesia.

Contohnya adalah ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), dan lain-lain.

Selain itu, pelaku usaha juga dapat mengajukan bea masuk tarif preferensi atau tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. Besaran tarif itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Ada sejumlah kriteria pelaku usaha yang berhak menerima insentif tersebut. Di antaranya adalah perusahaan yang akan membangun fasilitas manufaktur mobil listrik di Indonesia, perusahaan yang sudah memiliki pabrik mobil konvensional dan akan beralih memproduksi mobil listrik, serta perusahaan yang sudah berinvestasi fasilitas manufaktur mobil listrik dalam rangka pengenalan produk baru dengan cara peningkatan kapasitas produksi.

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto percaya aturan baru ini akan membuat pasar mobil listrik Indonesia makin atraktif. 

Merek-merek mobil listrik baru dapat memanfaatkan peraturan tersebut untuk masuk ke Indonesia, kata Jonkie, Senin (18/11).

Dalam catatan KONTAN, ada beberapa merek yang sudah memperoleh insentif bebas bea masuk impor mobil listrik CBU berdasarkan Permeninves 6/2023. Di antaranya BYD, Citroen, VinFast, dan Aion.

Bahkan, BYD sudah mampu bersaing di papan atas pasar otomotif nasional dalam beberapa bulan terakhir berkat adanya insentif tersebut. Merujuk data Gaikindo, BYD membukukan penjualan wholesales (pabrik ke dealer) sebanyak 11.024 unit hingga Oktober 2024. Angka ini tergolong spesial, mengingat BYD baru mencatatkan penjualan mulai Juni 2024.

BYD kini berada di posisi ke-11 di pasar otomotif nasional, tepat di bawah kompetitornya yang juga dari China, Wuling Motors.

“Kami percaya dapat terus meningkatkan pangsa pasar di Indonesia dengan keunggulan teknologi kendaraan BYD, ujar Head of Marketing Communication BYD Auto Indonesia Luther T. Panjaitan, Senin (18/11).

Dia juga mengonfirmasi, pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, masih berjalan sesuai rencana dan diharapkan selesai tepat waktu pada Januari 2026. BYD sendiri menggelontorkan dana investasi sekitar US$ 1 miliar untuk membangun pabrik berkapasitas 150.000 unit per tahun tersebut.