Muka Lama Hiasi Kabinet Merah-Putih, Apa Harapan Para Pelaku Industri Manufaktur?

wmhg.org – JAKARTA. Kalangan pengusaha industri manufaktur bereaksi atas pengumuman nama-nama menteri dan wakil menteri di era pemerintahan Prabowo Subianto periode 2024-2029.

Sebagaimana diketahui, Prabowo membentuk Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 menteri, 56 wakil menteri, dan 5 kepala lembaga. Dilihat sekilas, beberapa menteri di bidang terkait ekonomi masih diisi oleh nama-nama lawas.

Misalnya, posisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kembali jadi milik Airlangga Hartanto. Sementara Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan. Posisi Menteri Perindustrian juga diisi lagi Agus Gumiwang Kartasasmita.

Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya menjadi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi kini menjabat sebagai Kepala Dewan Ekonomi Nasional. Adapun Menteri Perdagangan kini ditempati oleh Budi Santoso, setelah sebelumnya dijabat Zulkifli Hasan.

Namun, Budi Santoso bukan orang baru di Kementerian Perdagangan, karena pernah berposisi sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengatakan, para pelaku usaha sepertinya tidak terlalu memikirkan aspek formalitas kelembagaan beserta birokrasinya. Hal yang terpenting adalah kabinet terbaru ini mesti bisa bekerja secara efektif, terlepas dari adanya penambahan atau perubahan nomenklatur kementerian.

Aprisindo juga sepakat bahwa rata-rata menteri bidang perekonomian di Kabinet Merah-Putih adalah wajah lama, sehingga diharapkan mereka tidak perlu lagi melalui masa transisi atau adaptasi.

Para menteri dapat langsung mengambil kebijakan terkait isu-isu ekonomi terkini, di tengah masa-masa sulit, ujar Firman, Senin (21/10).

Aprisindo berharap pemerintahan baru dapat menunda kebijakan kenaikan PPN 12% sekaligus mengawal momentum penurunan suku bunga acuan. Hal ini untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah dan meningkatkan daya saing industri alas kaki di pasar domestik maupun global.

Industri alas kaki nasional memang sedang dalam kondisi tertekan seiring penurunan permintaan di pasar domestik. Bahkan, salah satu raksasa di industri alas kaki yakni PT Sepatu Bata Tbk (BATA) menutup pabriknya di Purwakarta, Jawa Barat pada April 2024.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyoroti pemisahan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Pemerintah mesti segera menjabarkan perbedaan fungsi antar kedua kementerian tersebut, sebab ini berkaitan dengan proses perizinan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang dilalui para pelaku usaha.

Selain itu, Inaplas juga berharap pemerintah menuntaskan nomenklatur kementerian yang berganti nama, seperti Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Ini mengingat agenda hilirisasi sebenarnya juga menjadi ranah bagi beberapa kementerian lain, seperti Kemenperin dan Kementerian ESDM.

Kami juga meminta sistem Online Single Submission (OSS) yang dikembangkan Kementerian Investasi di periode sebelumnya segera diperbaiki, karena selama ini pelaku usaha cukup lama mengurus izin melalui sistem tersebut, ungkap Fajar, Senin (21/10).

Tak ketinggalan, Inapalas tidak mempermasalahkan adanya wakil menteri di hampir tiap kementerian era Prabowo-Gibran. Hal ini dengan catatan, harus ada pembagian tugas yang jelas antara Menteri dan Wakil Menteri, termasuk dengan para pejabat eselon I. Koordinasi antar petinggi di masing-masing kementerian sangat krusial agar program pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien.

Dengan begitu, para pelaku usaha, termsuk sektor petrokimia, mendapat kepastian dalam berbinis dan tidak terus-terusan bersikap wait and see.

Seperti yang diketahui, industri petrokimia dan turunannya menghadapi tantangan berat sepanjang 2024 berjalan. Ini seiring oleh banjir impor plastik dan barang dari plastik asal China di pasar domestik. Akibatnya, utilisasi di sektor petrokimia anjlok hingga ke level 50%.