Merger Tiga Maskapai BUMN Ditargetkan Rampung Tahun Ini

wmhg.org – JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan proses merger tiga maskapai penerbangan pelat merah selesai pada tahun ini. 

Rencana merger yang melibatkan PT Garuda Indonesia Tbk, PT Pelita Air Service, dan PT Citilink Indonesia diperkirakan rampung pada paruh pertama 2025. Namun, Erick belum dapat mengungkapkan maskapai mana yang akan bertahan setelah merger tersebut.

Ya ini kembali, ini bagian roadmap yang enam bulan ke depan. Kenapa saya kumpulkan hari ini? Itu menjadi bagian diskusinya (mengenai rencana penggabungan maskapai penerbangan BUMN),ujar Erick di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/1). 

Fokus utama pemerintah, menurut Erick, adalah konsolidasi yang lebih maksimal guna menciptakan efisiensi dan daya saing yang lebih tinggi bagi industri penerbangan nasional.

Erick menambahkan bahwa merger maskapai BUMN ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing perusahaan penerbangan negara dalam menghadapi persaingan global. Menurutnya, efisiensi dan penguatan struktur korporasi yang terintegrasi akan memperkuat posisi maskapai nasional di pasar global.

Berbicara efisiensi, Erick juga sebelumnya mengungkapkan langkah efisiensi besar dalam pengelolaan Bandara Soekarno-Hatta. Pemerintah sebelumnya berencana membangun Terminal 4 senilai Rp 14 triliun sebagai terminal untuk penerbangan umrah. 

Namun, setelah kajian ulang, rencana tersebut diganti dengan penataan Terminal 2F yang hanya memerlukan biaya Rp 1 triliun. 

Dengan anggaran yang jauh lebih rendah, kita bisa melakukan perbaikan besar-besaran pada terminal yang ada dan meningkatkan kenyamanan serta kapasitasnya, ungkap Erick.

Perbaikan pada Terminal 2F diproyeksikan dapat meningkatkan kapasitas Bandara Soekarno-Hatta dari 56 juta menjadi 94 juta penumpang per tahun, mengoptimalkan kapasitas terminal yang ada, serta menghemat anggaran secara signifikan.

Erick bilang Kementerian BUMN sangat mengapresiasi tim PT Angkasa Pura Indonesia dan InJourney Airports yang telah bekerja keras dalam mewujudkan efisiensi ini. 

Di Kementerian BUMN, kami terus melakukan review terhadap proyek-proyek BUMN yang dianggap tidak efisien. Bayangkan, dari Rp 14 triliun menjadi hanya Rp 1 triliun, namun kapasitas tetap meningkat, kata Erick.