Menteri ESDM Ungkap Banyak Sumur Minyak Nganggur, Bakal Dicabut Izinnya?

wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan ada ribuan sumur minyak yang saat ini tidak aktif atau idle. Hal ini turut menjadi salah satu penyebab produksi siap jual atau lifting minyak terus mengalami penurunan.

Kementerian ESDM mencatat, realisasi lifting minyak hingga semester I-2024 sebesar 576 ribu barel per hari (bph) atau 91% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam lima tahun terakhir, produksi minyak nasional terus mengalami penurunan. Berikut realisasi produksi minyak sejak tahun 2020: 708 mbopd pada 2020, 659 mbopd pada 2021, 612 mbopd pada 2022, 606 mbopd pada 2023, 578 mbopd hingga Juni 2024.

Padahal, pemerintah menargetkan produksi lifting migas sebesar 1 juta barel per hari (bph) dan gas ditargetkan mencapai 12 miliar kaki kubik per hari (mmscfd) pada 2030.

Untuk mereaktivasi sumur-sumur idle yang tidak dikerjakan oleh kontraktor migas, Menteri ESDM Bahlil Lahadia memberikan instruksi tegas kepada seluruh pihak agar segera merealisasikan program reaktivasi sumur minyak. Bahkan, Bahlil akan mencabut izin usahanya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Kementerian ESDM akan berupaya meningkatkan produksi minyak dalam negeri, salah satunya melalui program reaktivasi sumur-sumur idle. 

Bahlil mencatat, sejumlah sumur minyak selama ini masih kurang optimal untuk dimanfaatkan. Dari total 44.900 sumur minyak yang ada, setidaknya hanya 16.300 sumur saja yang produksinya.

Dari total sumur total 44.000 sekian sumur. Sumur berproduksi 16.300 sumur, idle ada 16.250 sekian. Dan setelah dicek hampir 5.000 sumur yang bisa dioptimalkan nah ini enggak dilakukan, kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (26/8).

Bahlil menerangkan, mengingat potensi sumur-sumur minyak ini cukup besar, Kementerian ESDM berencana menawarkan pengelolaan sumur idle kepada para investor, baik investor dari dalam negeri maupun luar negeri.

Mendingan kita buka untuk swasta nasional atau swasta asing yang mengelola sumur ini dengan target pendapatan negara. Target pendapatan negara kita 600 ribu barel sama dengan US$ 12 miliar, ujar Bahlil.

Bahlil mengungkapkan terdapat potensi produksi tambahan yang cukup besar dari sumur-sumur idle ini. Dengan mengoptimalkan kembali sumur-sumur yang ada, kita dapat meningkatkan produksi migas secara signifikan tanpa perlu melakukan eksplorasi baru yang membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar.

Saya perintahkan sumur-sumur idle yang dikuasai KKKS kalau tidak dijalankan, kita cabut izinnya, tegas Bahlil.

Bahlil pesimistis terhadap target lifting minyak tahun ini tidak akan mencapai 600.000 barel per hari (bph). Padahal, target yang ditetapkan dalam APBN 2024 yakni lifting minyak sebesar 635.000 bph.

Bahlil menyoroti dalam beberapa puluh tahun sebelumnya, pendapatan negara berasal dari lifting minyak. Indonesia pun sempat masuk ke dalam Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC).

Saat itu, kata Bahlil, ketika bergabung sebagai anggota OPEC, produksi minyak Indonesia cukup besar sekitar 1,6 juta bph, konsumsinya hanya sekitar 700.000 bph. Sementara konsumsi minyak saat ini telah meningkat mencapai 1,5-1,6 juta bph.

Feeling saya di tahun 2024, 600.000 tidak tercapai [target], maksimal kita 580.000. Yang menjadi ironi adalah apakah penurunan lifting kita menyerah, kita menyerah kalau cadangan sudah tidak ada. Kalau ada kenapa gak dinaikkan itu problemnya, kata Bahlil.

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan kriteria Bagian Wilayah Kerja (WK) Migas potensial yang idle, yaitu lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut.

Selain itu, juga apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut.

KKKS diberikan beberapa opsi untuk mengoptimalkan WK idle ini, antara lain: Pertama, mengerjakan sendiri: KKKS dapat langsung menggarap WK idle tersebut. Kedua, kerja sama: Bekerja sama dengan badan usaha lain untuk menerapkan teknologi tertentu.

Ketiga, diambil alih KKKS lain: WK idle dapat diusulkan untuk dikelola oleh KKKS lain. Keempat, dikembalikan ke negara: WK idle dapat dikembalikan ke negara untuk dilelang kembali.