Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Dikhawatirkan Rugikan Pedagang Kecil

wmhg.org –  JAKARTA. Pelaku usaha ritel menolak rencana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek (plain packaging) yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Kebijakan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy N. Mandey, mengkritik rencana tersebut. Menurutnya, sosialisasi dan implementasi kebijakan ini tidak memadai dan berpotensi menciptakan praktik pungli. 

Pasal karet dalam PP ini akan menyulitkan pelaku usaha dan bisa menguntungkan pihak tertentu, ujar Roy dalam keterangannya seperti dikutip, Kamis (12/9).

Roy juga mengkhawatirkan dampak negatif terhadap pedagang kecil dan pekerja. Ia menilai bahwa peraturan yang hanya fokus pada kesehatan tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi bisa merugikan usaha kecil dan menurunkan omzet secara signifikan. 

Kami berharap ada keseimbangan antara aspek kesehatan dan ekonomi dalam regulasi ini, tambahnya.

Dia menekankan kekhawatiran mengenai penurunan omzet pedagang kecil dan dampaknya terhadap perekonomian negara. Menurutnya, tujuan pemerintah untuk mengurangi prevalensi perokok bisa terganggu dan malah membebani pedagang serta peritel yang telah mematuhi aturan.

Roy juga menyoroti potensi peningkatan konsumsi rokok ilegal sebagai akibat dari kebijakan tersebut. Kesulitan akses bagi konsumen dewasa dan minimnya informasi tentang produk tembakau legal dapat memicu pergeseran ke rokok ilegal.

Aprindo telah mengajukan surat kepada kementerian terkait untuk meminta kajian ulang. Roy menyatakan bahwa asosiasi merasa tidak pernah dilibatkan dalam diskusi mengenai kebijakan ini dan menganggap beberapa kementerian yang menyetujui peraturan ini tidak memahami dampaknya terhadap pelaku ritel.

Kami berharap ada keseimbangan antara ekonomi dan kesehatan. Penting untuk meninjau pengawasan yang efektif dan mempertimbangkan nasib pedagang yang selama ini taat di lapangan, tutup Roy.