Kebijakan Gas Murah Berlanjut, Ini Tuntutan Pengusaha

wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah akhirnya memastikan akan melanjutkan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) pada 2025. Para pelaku usaha pun berharap pemerintah segera merealisasikan janjinya sekaligus meminta agar hambatan dalam implementasi HGBT pada tahun lalu tidak lagi terulang.

Kepastian nasib program HGBT mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Selasa (21/1). Airlangga pun menyatakan bahwa kebijakan HGBT akan berlanjut pada tahun ini.

Itu nanti akan diperpanjang tapi akan diumumkan sendiri, kata dia, Selasa (21/1).

Baca Juga: Harga Gas Murah Berlanjut, Inaplas Berharap Harga Tetap US$ 6 per MMBTU

Hanya saja, belum ada keterangan lebih lanjut terkait mekanisme kebijakan HGBT tahun ini, termasuk kejelasan atas wacana perluasan sektor industri penerima harga gas murah.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sempat merekomendasikan adanya 15 sektor industri baru penerima HGBT untuk mendorong peningkatan daya saing, ekspor, dan investasi.

Sejauh ini, HGBT diberikan untuk tujuh sektor industri antara lain pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Ketujuh sektor ini mendapat harga gas sebesar US$ 6 per MMBTU.

Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengapresiasi keputusan pemerintah yang melanjutkan kebijakan HGBT. Program ini sangat dibutuhkan untuk mencegah ancaman deindustrialisasi mengingat industri manufaktur nasional dihantam oleh berbagai tantangan dalam beberapa tahun terakhir.

FIPGB juga menyebut, potensi perluasan sektor penerima HGBT akan bergantung dari kebijakan pemerintah dengan mempertimbangkan target pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5% pada 2025 sebagai fondasi dasar untuk mencapai pertumbuhan 8,3% pada 2027 mendatang.

Lebih jauh, FIPGB sangat berharap tarif gas melalui program HGBT tahun ini tidak lebih dari US$ 6 per MMBTU demi menjaga daya saing industri manufaktur dalam menghadapi kompetisi regional dan global.

Yustinus yakin, seharusnya pemerintah bisa mengakomdasi harga gas tersebut berdasarkan data-data acuan yang ada. HGBT yang ditetapkan dapat menjadi daya tarik untuk foreign direct investment (FDI), jelas dia, Rabu (22/1).

Yustinus juga bilang, regulasi dan implementasi HGBT harus segera ditetapkan secara definitif, termasuk adanya ketentuan keharusan pasokan volume gas sesuai alokasi serta tanpa ada pembatasan kuota pemakaian gas yang ditetapkan oleh pihak penyalur.

Saat ini, para pelaku usaha masih harus menanggung harga gas komersial sebesar US$ 16,77 per MMBTU oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dari Januari-Maret 2025. Akibat harga gas yang mahal, para produsen manufaktur mulai mengurangi produksi.

Ini berarti juga ada pengurangan jam kerja atau membatasi lembur bagi industri yang beroperasi selama 24 jam non-stop, tutur Yustinus.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik Plastik (Inaplas) Fajar Budiono berharap, para pelaku usaha di sektor olefin, aromatik, dan plastik tetap menjadi penerima manfaat HGBT pada 2025. Inaplas juga berharap tarif HGBT tetap di level US$ 6 per MMBTU.

Kami masih membutuhkan dukungan untuk bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar domestik, imbuh dia, Rabu (22/1).

Keberadaan HGBT diyakini akan berdampak positif pada peningkatan utilisasi industri petrokimia dan turunannya di kisaran 60% hingga 70%.

Selain soal harga, Inaplas juga meminta agar penyaluran gas dari HGBT bisa dipenuhi sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG).tt n