Kantongi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga, Freeport: Terima Kasih ke Bahlil dan Budi

wmhg.org – JAKARTA. PT Freeport Indonesia (PTFI) telah mendapatkan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengekspor konsentrat tembaga hingga 16 September 2025.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan Budi Santoso yang telah menerbitkan Rekomendasi dan Izin Ekspor selama enam bulan hingga 16 September 2025, dengan kuota sebesar 1,27 juta DMT, ujar VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati, kepada Kontan, Rabu (19/3).

Volume ekspor tersebut sesuai dengan kuota yang diajukan PTFI ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setelah revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) disetujui.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan mengonfirmasi telah menerbitkan SPE untuk konsentrat tembaga Freeport Indonesia sebesar 1,4 juta ton basah (wet metric ton/wmt).

Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Andri Gilang Nugraha Ansari menjelaskan bahwa persetujuan ekspor ini diberikan kepada PTFI sebagai respons terhadap keadaan kahar, berdasarkan rekomendasi ekspor yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM pada 17 Maret 2025.

Persetujuan ekspor berlaku selama enam bulan sejak tanggal rekomendasi diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Untuk volume, kami mengikuti rekomendasi Kementerian ESDM, yaitu 1,4 juta wet ton, kata Andri..

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengungkapkan bahwa PTFI telah mengajukan izin ekspor 1,27 juta ton tembaga kering (dry metric ton/dmt) selama periode relaksasi hingga Juni 2025.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa perpanjangan izin ekspor ini berlaku selama enam bulan ke depan.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 6/2025, yang merupakan revisi dari Permen ESDM No. 6/2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.

Menurut Bahlil, izin ekspor diberikan selama enam bulan sejak diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Selanjutnya, pemerintah akan mengevaluasi kemajuan pembangunan smelter Freeport di Manyar, Gresik, Jawa Timur, setiap tiga bulan.