Industri Tertekan, APSyFI Minta Pemerintah Terbitkan PMK Anti Dumping PET

wmhg.org – JAKARTA. Plastik adalah produk yang sering dipakai oleh masyarakat di Indonesia. Mulai dari kemasan makanan dan minuman hingga peralatan rumah tangga pasti selalu menggunakan plastik sebagai bahan bakunya.

Memang, beberapa bahan baku plastik masih diimpor, seperti bahan baku plastik kemasan yakni Polyethylene Terephthalate (PET) yang mayoritas 70% diimpor dari negara lain.

Namun, impor barang plastik justru terjadi secara besar-besaran, bahkan hingga terjadi praktik dumping, sejak 7 tahun lalu yang diabaikan oleh Kementerian Keuangan sehingga merugikan industri petrokimia dan turunannya.

Sekretaris Eksekutif Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan, industri PET mengalami tekanan yang luar biasa saat ini. Pasalnya, sudah tujuh tahun industri ini meminta perlindungan ke pemerintah karena praktik dumping, namun seolah-olah dibiarkan mati.

“Rekomendasi KADI (Komite Anti Dumping Indonesia) diabaikan begitu saja oleh Menteri Keuangan seolah-olah industri ini dibiarkan mati. Sekarang plastik hilir kami juga ikut merasakan impor plastik dumping. Anggota kami industri PET dijepit tidak bisa ekspor karena negara-negara memproteksi pasarnya dan pasar domestik dibanjiri produk impor murah,” ungkap Farhan dalam siaran pers yang diterima Kontan, Rabu (21/8).

Farhan mengungkapkan, sudah ada perusahaan yang tutup sejak praktik dumping ini dibiarkan. Beberapa industri sudah mulai mematikan mesinnya, tanda-tanda sudah mau tutup. Jika dibiarkan maka industri PET lainnya bisa melakukan PHK dan menutup pabriknya.

“Ini industrinya sudah mulai berhenti. Mereka jual rugi, karena tidak kuat bersaing dengan produk impor yang dumping. Bisa-bisa industri PET yang lain bisa tumbang satu per satu,” ujar Farhan.

Dia juga meminta pemerintah untuk memperhatikan industri PET dalam negeri dan mengabulkan rekomendasi KADI atas Laporan Hasil Penyelidikan Anti Dumping Atas Impor Polyethlene Terephthalate (PET) yang berasal dari Malaysia, Korea dan China ke dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Pelaku usaha pada dasarnya tidak membutuhkan insentif. Insentif itu diperlukan jika industrinya sudah baik dan dapat berkompetisi dengan produk luar di pasar ekspor.

Yang kami butuhkan ini penyediaan pasar domestik untuk industri dalam negeri. Selama tujuh tahun kami dicampakkan oleh Menteri Keuangan karena PMK Anti Dumping PET tidak pernah terbit,” imbuh Farhan.

Berdasarkan laporan hasil penyelidikan anti dumping atas impor Polyethlene Terephthalate (PET) yang berasal dari Malaysia, Korea, dan China, berikut perusahaan-perusahaan asing yang melakukan dumping:

Malaysia

1. Recron (Malaysia) Sdn, Bhd: margin dumping 3%

2. Perusahaan lainnya: margin dumping 3%

Korea

1. KP Chemtech Corporation: margin dumping 4,8%

2. Kolon Industries Inc: margin dumping 8,6%

3. Lotte Chemical Corporation: margin dumping 5,9%

4. SKC Co Ltd: marjin dumping 5,9%

5. Toray Advanced Materials Korea Inc: margin dumping 5,9%

6. Huvis Corporation: margin dumping 5,9%

7. Perusahaan lainnya: margin dumping 8,6%

China