Indonesia Berpeluang Jadi Relokasi Industri dari China: Perlu Payung Hukum yang Tepat

wmhg.org – JAKARTA. Hubungan yang semakin memanas antara Amerika Serikat dan China telah menciptakan peluang bagi negara-negara lainnya untuk menarik relokasi industri dari China. 

Termasuk Indonesia, yang baru saja bergabung dalam BRICS, dianggap memiliki potensi besar untuk menjadi tujuan utama bagi investasi industri yang keluar dari China. 

Namun, untuk merealisasikan potensi ini, negara ini perlu memastikan adanya payung hukum dan kebijakan yang stabil.

Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik, menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar dalam hal ini, berkat keterlibatannya dalam BRICS, yang membuka akses lebih luas untuk investasi global. 

Namun, masalah utama yang dihadapi Indonesia adalah inkonsistensi dalam kebijakan dan regulasi, yang sering berubah-ubah tergantung pada pergantian pemerintahan. 

Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi para investor, yang enggan untuk menanamkan modal dalam jangka panjang, kata Trubus saat dihubungi KONTAN, Senin (10/2).

Menurut Trubus, meskipun Indonesia memiliki banyak keunggulan, seperti sumber daya alam yang melimpah dan tenaga kerja yang besar, masalah birokrasi yang rumit dan potensi korupsi tetap menjadi penghalang. 

Birokrasi kita sangat berbelit-belit, dan ini sering kali menjadi alasan perusahaan asing lebih memilih untuk berinvestasi di negara lain, seperti Vietnam atau Malaysia, ujarnya.

Namun, ada sejumlah contoh positif yang menunjukkan bahwa Indonesia masih mampu menarik investor. Salah satunya adalah proyek industri di Batang, yang menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam bekerja sama dengan pemerintah pusat. 

Kolaborasi ini sangat penting, karena banyak investasi yang berlokasi di daerah-daerah tertentu, dan keberhasilan investasi ini bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, jelasnya.

Meskipun Indonesia memiliki banyak keunggulan, seperti sumber daya alam dan tenaga kerja yang besar, ada faktor lain yang perlu diperbaiki, seperti masalah pajak dan transparansi kebijakan. 

Trubus juga menyoroti pentingnya penerapan kebijakan yang lebih berpihak pada investor, mengingat pajak di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan negara lain.

Sementara itu, kawasan industri di Indonesia masih cukup luas untuk menampung lebih banyak investasi. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai daerah perlu terus dikembangkan untuk memaksimalkan potensi ini. 

Beberapa kawasan industri di Jawa dan Sumatra sudah memiliki infrastruktur yang memadai, sementara Indonesia Timur juga menawarkan potensi besar dengan ketersediaan infrastruktur seperti jalan tol yang semakin berkembang.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia memiliki banyak potensi dan infrastruktur yang mendukung, stabilitas kebijakan dan regulasi yang jelas dan konsisten tetap menjadi kunci utama untuk menarik investor asing. 

Keberhasilan Indonesia dalam menarik relokasi industri dari China bergantung pada adanya payung hukum yang mendukung serta perbaikan dalam sistem birokrasi yang ada, pungkasnya.