IESR Rekomendasikan 5 Strategi Mencapai Kemandirian Energi

wmhg.org – JAKARTA. Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) mendorong komitmen dari pemerintah  untuk memastikan proses transisi energi di Indonesia  berlangsung adil dan bermanfaat bagi pembangunan manusia, mencapai swasembada energi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Lima tahun mendatang akan menentukan apakah Indonesia akan berhasil keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) melalui transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi hijau.

Hal itu akan didorong dalam Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) yang akan berlangsung pada 4-6 November 2024. Forum itu akan meninjau perkembangan transisi energi, implikasi, peluang dan keterkaitannya terhadap pertumbuhan ekonomi dan perencanaan lintas sektor seperti perencanaan pembangunan, pengembangan industri, pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana lingkungan. 

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo perlu mengintegrasikan komitmen ini dalam perencanaan energi nasional dan sektoral, serta mengeluarkan kebijakan yang menghasilkan percepatan pembangunan energi terbarukan dalam lima tahun ke depan.

Untuk itu, IESR akan menyampaikan surat resmi kepada para menteri terkait yang merangkum lima rekomendasi utama untuk mempercepat transisi energi. Menurutnya, salah satu indikator yang menunjukan komitmen pemerintah terhadap transisi energi adalah naiknya tingkat bauran energi terbarukan pada listrik dan bahan bakar cair, dan penggunaan energi fosil.

“Jaminan percepatan transisi energi berkeadilan terletak pada peningkatan target bauran energi terbarukan Indonesia serta strategi untuk merealisasikannya dalam dokumen Kebijakan Energi Nasional (KEN),” kata dia dalam keterangnnya, Jumat (1/11).

Menurutya, peningkatan target bauran energi terbarukan ini perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang akan disampaikan kepada Badan Iklim PBB tahun depan. 

Selain itu, pemerintah dinilai  perlu menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca, khususnya di sektor energi, yang selaras dengan pembatasan suhu bumi di 1,5 derajat Celcius.

Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Sistem Energi, IESR, menyoroti pula topik swasembada energi yang kerap disuarakan oleh Presiden Prabowo. Menurutnya, swasembada energi dapat tercapai dengan memanfaatkan energi terbarukan terutama surya, angin dan baterai.

“Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan yang melimpah dan tersebar di seluruh Indonesia. Pengembangan energi terbarukan berbasis potensi sumber energi terbarukan di masing-masing daerah dapat  meningkatkan akses energi yang berkelanjutan, harga energi yang terjangkau, resiliensi dan ketahanan energi nasional, dibandingkan pembangunan sumber daya energi skala besar yang terpusat,” imbuh Deon.

IESR mendorong kepemimpinan yang kuat dengan mengedepankan kemitraan dan kolaborasi  baik dengan pemangku kepentingan dalam negeri maupun internasional. IESR menilai kolaborasi antara pemerintah, BUMN dan sektor swasta di dalam negeri perlu diperkuat sesuai tugas dan perannya masing-masing.

Memo Kebijakan Transisi Energi Indonesia dari IESR memuat 5 rekomendasi utama. Pertama, menegaskan komitmen politik yang kuat untuk transisi energi. Kedua, mencapai swasembada energi melalui energi terbarukan. Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang memanfaatkan momentum transisi energi. Keempat, meningkatkan peran dan kontribusi berbagai aktor dalam transisi energi. Kelima, memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam kerjasama Selatan-Selatan untuk mendukung agenda transisi energi.