GAPKI Harapkan Penyederhanaan Regulasi di Era Pemerintahan Prabowo

wmhg.org – JAKARTA. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyoroti potensi dampak dari semakin banyaknya kementerian dan lembaga di pemerintahan baru Presiden terpilih, Prabowo Subianto, terhadap perizinan di industri sawit. 

Eddy mengharapkan penyederhanaan regulasi yang berkaitan dengan industri kelapa sawit, mengingat sektor ini merupakan penghasil devisa terbesar kedua setelah batu bara.

“Kami di GAPKI meminta agar regulasi terkait sawit bisa lebih sederhana. Saat ini, ada 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam industri sawit, baik dari hulu sampai hilir. Ke depan, akan lebih baik jika ada pembentukan Badan Sawit Nasional yang langsung berada di bawah presiden,” ujar Eddy Martono kepada KONTAN, Kamis (17/10).

Eddy menegaskan, industri sawit yang memiliki peran besar dalam perekonomian nasional harus menjadi prioritas dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, perbaikan tata kelola komoditas sawit menjadi sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan industri ini.

“Pembenahan tata kelola sawit harus menjadi perhatian utama bagi tim ekonomi Prabowo-Gibran. Pembentukan Badan Sawit Nasional ini bisa mengurangi tumpang tindih kebijakan dan mempermudah proses perizinan, sehingga industri sawit bisa berjalan lebih efisien dan berdampak positif terhadap perekonomian,” tambahnya.

Selain penyederhanaan regulasi, GAPKI juga mendorong pemerintah untuk mempercepat program peremajaan sawit rakyat. Menurut Eddy, peningkatan produktivitas melalui peremajaan kebun sawit rakyat sangat penting untuk mendukung program swasembada energi dan energi hijau dari sawit.

“Peremajaan sawit rakyat harus menjadi prioritas agar produktivitas dan produksi bisa meningkat. Ini penting untuk memastikan bahwa program energi hijau dari sawit tidak mengganggu ketahanan pangan dan ekspor,” jelas Eddy.

Meskipun jumlah kementerian dan lembaga yang terlibat dalam industri sawit cukup banyak, Eddy menegaskan bahwa bagi GAPKI, siapapun yang menjabat sebagai menteri tidak menjadi masalah asalkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

“Siapapun menterinya tidak masalah selama mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Yang penting, regulasi yang ada tidak mempersulit pelaku usaha sawit dan tetap memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional,” pungkas Eddy.