FIPGB: Keberadaan HGBT Mampu Menarik Investasi Masuk ke Indonesia

wmhg.org – JAKARTA. Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) menilai, keberadaan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dapat menjadi fakfor kunci untuk menarik investasi langsung di sektor manufaktur Tanah Air.

Sebagai informasi, baru-baru pabrik kaca lembaran KCC Glass asal Korea Selatan beroperasi di Kawasan Industri Terpadu (KIT Batang) dengan nilai investasi mencapai Rp 4 triliun.

KCC Glass juga memiliki komitmen investasi Rp 8 triliun untuk ekspansi berikutnya di KIT Batang.

Selain KCC Glas, produsen kaca lainnya yaitu Xinyi Glass Holding Ltd asal China juga membenamkan investasi senilai US$ 700 juta di KEK JIIPE Gresik, Jawa Timur.

Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengatakan, masuknya investasi baru dari kedua perusahaan asing tadi tidak lepas dari adanya kebijakan HGBT.

Berkat harga gas industri yang murah, para pelaku usaha dapat menjalankan proses produksinya secara efisien, sehingga mereka mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan kompetitif di pasar domestik maupun pasar ekspor.

FIPGB pun menganggap HGBT merupakan bentuk komitmen atas janji pemerintah mendatangkan lebih banyak investasi sektor manufaktur ke Indonesia.

Komitmen ini juga diperkuat dengan pengambilalihan proyek pipa transmisi gas bumi Cisem II dari Batang menuju Cirebon dan Kandang Haur Timur yang mana proyek ini sepenuhnya dibiayai oleh APBN senilai Rp 2,7 triliun.

Dalam catatan Kontan, proyek pipa transmisi Cisem II yang membentang sepanjang 245 kilometer ini akan selesai pada Februari 2026 mendatang. Proyek seperti ini tentu dapat memantik minat investor untuk berekspansi di kawasan industri Pulau Jawa 

Tidak hanya itu, rencana penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Gas Bumi juga sangat dinantikan para pelaku usaha atau investor karena berkaitan erat dengan keberlanjutan program HGBT.

Investor sedang wait and see dan sekarang was-was karena belum terdengar lagi progres PP tersebut setelah tiga bulan berlalu, ujar Yustinus, Minggu (13/10).

Selain itu, FIPGB juga meminta kendala pasokan gas di hulu segera diatasi sehingga para pelaku usaha tidak perlu dikenakan Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

Selama ini, para pelaku usaha dikenakan harga gas yang jauh lebih mahal ketika pemakaian melampaui kuota.

Penerapan AGIT justru menjadi pertanda bahwa PGN telah menggerogoti janji pemerintah terkait penetapan HGBT.

Padahal pasokan gas untuk HGBT sudah melalui perhitungan produksi dan dukungan fiskal, tandas dia.