Waspada Risiko Inflasi Membesar, Stabilitas Rupiah Jadi Kunci

Jakarta – Lembaga wadah pemikir (think tank) Prasasti Center for Policy Studies menilai perlu penguatan langkah-langkah dalam menjaga pasokan pangan dan stabilitas kurs rupiah guna mengantisipasi pergerakan inflasi setelah laju kenaikan harga melewati level 3 persen pada Mei 2026.

Board of Experts Prasasti yang juga mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah menilai kenaikan inflasi perlu ditangani secara cepat dan tepat mengingat terjadi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

BACA JUGA:Rupiah Tembus Rp 18.000 per Dolar AS, OJK Pastikan Risiko Perbankan Terkendali

BACA JUGA:OJK: Stabilitas Keuangan Tetap Terjaga di Tengah Lonjakan Inflasi Global

BACA JUGA:Prudential Indonesia Raup Laba Bersih Rp 2,4 Triliun di 2025

Kecenderungan naiknya tekanan inflasi serta menipisnya surplus dagang adalah sinyal yang perlu dicermati dan ditangani secara cepat dan tepat, kata Halim dikutip dari Antara, Sabtu (6/6/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (year on year/yoy) pada Mei 2026 mencapai 3,08 persen, meningkat dibandingkan April yang sebesar 2,42 persen.

Menurut dia, tekanan inflasi saat ini tidak hanya dipengaruhi faktor pasokan pangan, tetapi juga terkait depresiasi rupiah yang berpotensi meningkatkan harga barang impor dan biaya produksi.

Oleh karena itu, Halim menilai pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar memerlukan koordinasi yang lebih erat antara otoritas moneter, fiskal, dan sektor keuangan.

Strategi pemerintah untuk terus mendorong kegiatan ekonomi akan diuji oleh pasar melalui kemampuan pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah dan inflasi, ujarnya.

Ia menambahkan langkah meningkatkan pasokan devisa dalam negeri serta menjaga kredibilitas kebijakan menjadi faktor penting untuk meredam ketidakpastian ekonomi.