Warga Bisa Kaget Jika Pemerintah Gagal Sosialisasi Soal Redenominasi Rupiah

Jakarta – Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai pemerintah perlu belajar dari pengalaman masa lalu, ketika rencana redenominasi rupiah pada 2010 gagal dijalankan karena lemahnya sosialisasi dan koordinasi antar lembaga.

Menurut dia, saat itu Bank Indonesia sudah siap dan aktif memberikan edukasi kepada publik, tetapi pemerintah tidak menunjukkan dukungan nyata.

BACA JUGA:Rupiah Menguat di Hari Pahlawan, Kurs Dolar Diramal Tetap Anjlok Besok

BACA JUGA:Tepatkah Terapkan Redenominasi Rupiah di Era Prabowo? Ini Kata Ekonom

BACA JUGA:Mensesneg: Redenominasi Rupiah Belum Akan Diterapkan dalam Waktu Dekat

Pemerintah harus melakukan sosialisasi, langkah-langkahnya harus sosialisasi. Memang sosialisasi di tahun 2010 sudah dilakukan oleh Bank Indonesia. Sekarang yang melakukan sosialisasi bukan Bank Indonesia lagi, tapi harus pemerintah. karena dulu di tahun 2010, 2024, 2025, Bank Indonesia melakukan sosialisasi tetapi tidak direspon oleh pemerintah, kata Ibrahim kepada www.wmhg.org, Senin (10/11/2025).

Ia menyebut, tanpa dukungan politik dan komunikasi publik yang baik, rencana besar seperti redenominasi akan berakhir hanya sebagai wacana.

Ibrahim menegaskan, sosialisasi tidak boleh hanya menjadi tugas Bank Indonesia seperti di masa lalu. Di era pemerintahan sekarang, tanggung jawab terbesar justru ada di tangan pemerintah.

Sekarang adalah pemerintah di zaman Prabowo ini, ya Prabowo harus terus melakukan sosialisasi bahwa akan terjadi pemotongan harga rupiah atau redenominasi yang kemungkinan besar RUU-nya ini akan masuk dalam prolegnas, jadi DPR itu adalah di tahun 2026, ujarnya.

Edukasi Publik Jadi Kunci Hindari Kepanikan dan Misinformasi

Ibrahim mengingatkan, sebagian besar masyarakat Indonesia belum memahami apa itu redenominasi. Ia mencontohkan pengalamannya saat turun ke daerah pada 2010, ketika banyak warga mengaku tidak tahu atau tidak peduli dengan kebijakan tersebut.