Wanti-Wanti Pengusaha Tekstil Soal Kenaikan UMP 2026

Jakarta Ketua Umum Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI), Anne Patricia Sutanto, menyoroti kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 yang mencapai 6,5 persen di sejumlah daerah.

Menurutnya, kenaikan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, bahkan cenderung mempersempit peluang kerja baru di sektor padat karya seperti tekstil dan garmen.

BACA JUGA:Galak Purbaya Hajar Juragan-Juragan Gelap Rokok Ilegal, Ngaku Jadi Untung

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Siap Investigasi Penyaluran KUR, Ancam Sanksi Bank yang Persulit UMKM

BACA JUGA:Hadiri Wisuda PKN STAN, Ini Pesan Menyentuh Menkeu Purbaya

Nyatakan, tahun lalu waktu upah minimum dipaksakan di 6,5 persen dan beberapa daerah kena upah minimum sektoral dan bukanya kita bertambah lapangan kerja tapi ya semua sudah tahu datanya. Jadi, tolong kali ini simpan egonya kita, bagi semuanya yang menjadi penentu upah minimum, kata Anne usai bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa kebijakan upah yang tidak disertai dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi justru akan menimbulkan beban tambahan bagi industri. Akibatnya, pengusaha menjadi ragu untuk berekspansi atau membuka usaha baru.

Kalau calon pengusaha yang mau masuk ke Indonesia dan berkembang di Indonesia takut kenaikan upah minimum, bapak ibu pengusaha mau gak menambah lapangan kerja? Ini kan common sense, masuk akal apa enggak, ujarnya.

Anne berharap pemerintah dan serikat pekerja dapat belajar dari pengalaman tersebut. Ia menekankan pentingnya merumuskan kebijakan upah berbasis data dan analisis ekonomi, bukan dorongan emosional.