Jakarta – Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) Hanif Faisol Nurofiq menyarankan industri peleburan besi dan baja dilarang berdiri di Jakarta–Bogor–Depok–Tangerang–Bekasi–Cianjur (Jabodetabek). Pelarangan ini bertujuan menjaga kualitas udara dan mencegah terjadinya kontaminasi radioaktif.
“Saran saya, sih, industri-industri ini sebetulnya itu nggak boleh ada di Jabodetabek, mestinya. Di banyak negara itu (industri peleburan) dikeluarin, kok,” ucap dia di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (19/10/2026).
BACA JUGA:Strategi Kemendag Amankan Pasar Ekspor Baja Indonesia di Uni Eropa
BACA JUGA:Airlangga Sebut Produk Baja Indonesia Dihantam Tarif 50% Masuk Eropa-AS
Hanif menyampaikan larangan tersebut bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dari polusi dan kontaminasi yang dapat ditimbulkan oleh industri tersebut. Terlebih, apabila fasilitas peleburan berlokasi berdampingan dengan fasilitas pengolahan makanan.
Menurut Hanif, pemindahan industri peleburan lebih memungkinkan daripada harus memindahkan manusia yang berisiko terdampak oleh aktivitas industri tersebut.
Pemindahan industri, tutur dia, juga berdasarkan kepada perintah Mahkamah Agung (MA) yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
“Kita pilih antara kesehatan manusianya atau industri yang sebenarnya bisa dipindah. Kan industrinya juga tidak mahal-mahal banget, paling berapa puluh miliar. Itu bisa saja dipindah,” kata Hanif.
Selain itu, Hanif juga meminta agar kawasan industri peleburan tidak dibangun berdampingan dengan fasilitas pengolahan makanan. Langkah tersebut merupakan bentuk mitigasi untuk mencegah terulangnya kejadian kontaminasi Cesium-137.
“Kami tidak yakin peleburan mampu menjaga kualitas udaranya dengan baik. Kadang-kadang polusinya berimplikasi langsung ke makanan sekitar sehingga secara teknis sebenarnya peleburan-peleburan ini tidak boleh berada dalam satu hamparan dengan produksi makanan dan turunannya,” ujar Hanif.
/2026/08/03/1887649803.jpg)
/2023/04/27/1632366693.jpg)
/2026/02/18/1346664671.jpg)
/2026/08/28/1217435868.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9377065/original/078617100_1792403919-email-attachment_2026_10_19_ariefhakim-at-klyid_bos-ojk-sebut-ihsg-mulai-rebound-usai-dihantam-sentimen-msci_1000478774.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9375537/original/049333800_1792153756-Citi_Logo_Ambiance.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5549940/original/054686000_1775633627-Menteri_LH_Properr.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1554701/original/067388600_1491198222-lotte.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4594243/original/089058400_1696137886-andre-francois-mckenzie-iGYiBhdNTpE-unsplash.jpg)




:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5472770/original/094808400_1768375318-5.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3352147/original/086289000_1610959706-20210118-Emas-Antam-1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3975039/original/078300400_1648205647-20220325-Harga-emas-pegadaian-naik-ANGGA-4.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3532281/original/068580000_1628161372-20210805-Harga-emas-alami-penurunan-ANGGA-2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2358749/original/070880200_1536904477-afpprison.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4876282/original/004384100_1719462261-fotor-ai-2024062711133.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5302021/original/032085300_1753969488-Gemini_Generated_Image_jtk1w2jtk1w2jtk1.jpg)
:strip_icc():format(webp):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-gray-landscape-new.png,45,645,0)/kly-media-production/medias/4856444/original/021606300_1717750001-20240512_102627.jpg)