Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengatakan pihaknya akan mempercepat penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk lokasi-lokasi transmigrasi yang dinilai layak.
Hal itu merupakan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung penuh percepatan program transmigrasi nasional, khususnya melalui penyelesaian aspek legalitas lahan dan pembangunan sistem agraria yang inklusif.
Kami akan berusaha mempercepat penerbitan HPL untuk lokasi transmigrasi yang layak dan juga kami terus melakukan untuk pembangunan sistem integrasi data spasial dan yuridis secara spasial dan lintas sektoral, kata Ossy dalam peluncuran program Trans Tuntas dan penyerahan SHM Warga Transmigrasi Lokal Sukabumi, di Kementerian Transmigrasi, Jakarta Selatan, Rabu (18/6/2025).
Kemudian, Kementerian ATR/BPN juga akan mengembangkan peta kawasan transmigrasi berbasis geospasial, sehingga akan lebih akurat dan akan lebih mudah untuk dipantau.
Selain aspek teknis, Wamen ATR juga menekankan pentingnya pendekatan sosial dalam menyelesaikan konflik agraria. Menurutnya, penyelesaian konflik di kawasan transmigrasi harus dilakukan secara inklusif dan partisipatif.
Yang terpenting kami mengedepankan menerapkan pendekatan resolusi konflik yang inklusif dan partisipatif dengan prinsip jangan sampai satu konflik diselesaikan dengan menciptakan konflik baru, ujarnya.