Wajib Pajak Harus Tahu, Ini Kebijakan Perpajakan yang Berlaku 2026

Jakarta – Pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis di bidang perpajakan yang dijadwalkan mulai diterapkan pada tahun 2026. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat sistem pajak nasional tanpa menambah jenis pungutan baru ataupun menaikkan tarif yang sudah ada.

Fokus utama pemerintah berada pada pembenahan tata kelola perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penyesuaian regulasi agar selaras dengan praktik internasional. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap penerimaan negara dapat meningkat secara berkelanjutan tanpa menekan aktivitas ekonomi masyarakat.

BACA JUGA:Jelang Pelaporan SPT Tahunan, DJP Minta Wajib Pajak Segera Aktivasi Akun Coretax

BACA JUGA:Aktivasi Akun Coretax Pajak Tembus 10,22 Juta per 30 Desember 2025

BACA JUGA:Jepang Pangkas Pajak Kripto jadi 20%, Ini Ketentuannya

BACA JUGA:Pemerintah Tunjuk OpenAI Jadi Pemungut PPN PMSE, Status Amazon Dicabut

BACA JUGA:9,87 Juta Wajib Pajak Telah Aktivasi Akun Coretax

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kenaikan tarif pajak belum menjadi agenda dalam waktu dekat. Ia menyebut, kebijakan tersebut baru akan dipertimbangkan apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menembus angka di atas 6 persen.

“Saya akan menaikkan pajak pada waktu (ekonomi) tumbuhnya di atas 6 persen. Anda (masyarakat) akan senang juga bayar pajaknya,” kata Purbaya dikutip dari Antara, Rabu (29/10/2025).

Berikut kebijakan perpajakan 2026 yang perlu diketahui wajib pajak di Indonesia, dirangkum www.wmhg.org dari berbagai sumber, Senin (29/12/2025).