Wajib Halal Berlaku Oktober, BPJPH: Tidak Ada Sweeping

Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa kebijakan sertifikasi halal wajib dilakukan untuk melindungi konsumen sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha secara terukur dan berbasis data.

Selain itu, juga tetap memberikan ruang dan toleransi bagi pelaku usaha yang belum siap, kata Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

BACA JUGA:Kemendagri Minta Pemda Percepat Sertifikasi Halal

BACA JUGA:Wajib Halal Oktober 2026, BPJPH Perketat Aturan Industri

BACA JUGA:Wajib Halal Makin Dekat, BPJPH Ingatkan Restoran Soal Ini

Haikal menjelaskan bahwa kekhawatiran terkait kesiapan penerapan aturan ini sebaiknya ditinjau melalui data dan informasi resmi. Menurutnya, munculnya desakan untuk menunda pelaksanaan kebijakan ini umumnya dipicu oleh penggunaan data yang kurang tepat serta pemahaman yang belum utuh mengenai mekanisme sertifikasi.

Di sisi lain, ia menjamin penerapan sertifikasi halal wajib tidak akan berlangsung secara represif. Para pelaku usaha yang belum siap diimbau untuk tidak cemas karena pemerintah berkomitmen memberi waktu, ruang, dan pendampingan hingga seluruh kewajiban terpenuhi.

Kalau ada yang belum siap, sampaikan kepada kami. Tentu kami akan memberikan waktu. Mau satu tahun lagi, dua tahun lagi, silakan. Yang penting kita bantu sampai siap, ujarnya.