Wacana Cukai Popok dan Tisu Basah Bikin Industri Ketar-ketir

Jakarta Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) meminta pemerintah meninjau ulang rencana pengenaan cukai terhadap popok sekali pakai (diapers) dan tisu basah yang tengah dibahas dalam kerangka kebijakan fiskal nasional.

BACA JUGA:Cukai Minuman Berpemanis Diterapkan Bertahap, Pemerintah Jaga Pertumbuhan Ekonomi

BACA JUGA:Soal Kebijakan Basis Data Wajib Bayar Pajak Antarunit Kemenkeu, Ini Penjelasan Bea Cukai

BACA JUGA:Purbaya Siapkan Cukai Khusus untuk Rokok Ilegal, Berapa Tarifnya?

APKI menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah tekanan pada industri sekaligus membebani masyarakat, sementara masalah lingkungan yang menjadi dasar wacana cukai tidak tersentuh secara substantif.

Ketua Umum APKI, Liana Bratasida, menjelaskan bahwa industri diapers merupakan bagian penting dari rantai pasok sektor pulp dan kertas nasional. Sektor ini berkontribusi 3,92 persen terhadap PDB nonmigas serta menghasilkan devisa ekspor lebih dari USD 8 miliar pada 2024.

Selain itu, kondisi industri diapers juga belum sepenuhnya pulih. Dari 17 pabrik diapers di Indonesia dengan kapasitas terpasang 17,90 miliar pieces, produksi aktual pada 2023 tercatat hanya 16,47 miliar pieces. Sementara kebutuhan nasional pada 2024 mencapai 13,1 miliar pieces, sehingga secara kapasitas industri sebenarnya mampu memenuhi pasar, namun sejumlah produsen tetap tertekan oleh tingginya biaya produksi serta persaingan pasar yang ketat.

“Beberapa pabrik sudah tutup karena tingginya biaya produksi dan persaingan pasar. Jika ditambah beban cukai, harga pasti naik dan pasokan bisa semakin turun,” ujar Liana.

Pemerintah menyatakan bahwa rencana cukai diapers ini selaras dengan target penanganan sampah laut sebagaimana diatur dalam PP 83/2018. Produk diapers disebut sebagai penyumbang sampah terbanyak kedua di laut pada 2017, mencapai 21 persen, dan dianggap memiliki tingkat daur ulang yang rendah karena mengandung berbagai material sintetis yang mencemari lingkungan.