Verifikasi Ulang 63 Juta Penerima MBG, Siswa Mampu Boleh Menolak

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang merombak tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memverifikasi ulang data 63 juta penerima manfaat dan sekitar 27.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal itu disampaikan Zulhas usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Kemenko Pangan. Menurutnya, target penyelesaian pendataan tersebut dipatok dalam jangka waktu satu bulan.

BACA JUGA:BGN Resmi Buka Layanan Aduan Program Makan Bergizi Gratis

BACA JUGA:Mensesneg Sebut Anggaran MBG Berpotensi Dikurangi

BACA JUGA:Harga Telur dan Ayam Turun Dapat Diserap untuk Program MBG

Pendataan 63 juta penerima manfaat itu berapa yang valid, serta 27.000 SPPG berapa yang siap, itu akan kita selesaikan sebelum sebulan ini, ujar Zulhas dikutip Kamis (30/7/2026).

Dia menjelaskan, pemerintah melakukan pemfokusan ulang (refocusing) sasaran penerima. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh anak berhak menerima program MBG, kecuali bagi mereka yang secara sukarela menyatakan tidak ingin menerima.

Kalau tidak kita berikan, nanti dikira pemerintah pilih kasih atau tidak adil. Semua diberi, kecuali yang memang tidak mau, paparnya.

Misalnya untuk sekolah SMA yang tergolong mampu dan sarapannya sudah terpenuhi dengan baik, tentu porsinya bisa berkurang banyak. Bukan berarti pemerintah tidak memberikan, melainkan mereka merupakan bagian dari anak-anak kita yang sudah memiliki kemampuan secara mandiri, sambung Zulhas.

Selain penataan data penerima, aturan-aturan operasional terkait juga akan direvisi oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dalam kurun waktu satu bulan.