UU PPRT Perjelas Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dalam hubungan kerja antara pekerja rumah tangga (PRT) dan pemberi kerja.

Aturan tersebut mengatur hak serta kewajiban pihak-pihak yang terlibat, mulai dari PRT, pemberi kerja, hingga Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT).

BACA JUGA:Jangan Sampai Rugi, Ini Hak Pekerja yang Wajib Ada di Kontrak Kerja

BACA JUGA:Ada 81.171 Lowongan Kerja di Karirhub, Cek Posisinya Sebelum Tutup

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Sugeng Heri Suseno, mengatakan hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja harus dibangun berdasarkan sikap saling menghargai.

Menurut dia, sikap tersebut tidak hanya berkaitan dengan cara memanggil PRT, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

“Saling menghargai bukan hanya soal panggilan, melainkan juga kepastian hak dan kewajiban kedua belah pihak,” ujar Sugeng melalui siaran pers, Senin (14/9/2026).

Dalam UU PPRT, PRT dapat direkrut langsung oleh pemberi kerja maupun melalui P3RT.