UU Ketenagakerjaan Perketat PHK, Pesangon 0,5X Dihapus

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa perusahaan kini tidak bisa lagi sembarangan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Regulasi terbaru dalam Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur ulang besaran pesangon dan memperketat alasan PHK yang diajukan pengusaha.

Ia menekankan, alasan PHK akibat efisiensi tidak lagi bisa dipakai secara gegabah oleh perusahaan.

BACA JUGA:Dampak Lonjakan Harga Chip, Apple Dikabarkan Bakal PHK Karyawan

BACA JUGA:53.490 Pekerja Kena PHK hingga Agustus, Ini Provinsi Terbanyak

BACA JUGA:Dua Tahun Dihantam PHK, Sektor Padat Karya Kembali Bangkit

Jadi tidak ada lagi pengalinya 0,5 (kali upah) dan tidak ada juga alasan perusahaan mem-PHK dengan mudah, karena alasannya fakta karena efisiensi dan seterusnya, ujar Yassierli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Meskipun rincian aturan teknis pesangon masih menunggu dokumen draf resmi diterbitkan, Yassierli memastikan skema perhitungan pesangon kini menetapkan angka pengali paling rendah sebesar satu kali upah.

Nanti kalau lebih detailnya, kita tunggu saja drafnya. Tapi jelas kalau kemarin masih ada istilahnya pesangon pengali 0,5, itu tentu sudah tidak ada lagi, tegasnya.

Berdasarkan draf RUU Ketenagakerjaan sebelum disahkan, perusahaan wajib memberikan pesangon minimal satu kali bagi pekerja yang terkena PHK, dengan besaran akhir yang disesuaikan berdasarkan alasan pemutusannya.