Usai Tuai Polemik, KKP Pastikan Izin Tanggul Beton Cilincing Sesuai Aturan

Jakarta Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin menegaskan pembangunan tanggul beton di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, telah sesuai prosedur dan perencanaan tata ruang. 

Menurutnya, polemik yang sempat muncul tidak perlu lagi dibesar-besarkan. Fokus utama saat ini adalah memastikan adanya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari PT Karya Citra Nusantara (KCN) bagi nelayan setempat.

Tidak ada lagi, saya rasa sudah tidak perlu kita bahas. Dan kita akan konsen, kita kawal CSR-nya dari PT Karya Citra Nusantara (KCN) itu, sesuai dengan Pak Gubernur DKI bilang kan, minta dibuka akses buat nelayan. Nah itu kita kawal bersama-sama,” kata Doni saat ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Ia menjelaskan, izin dasar berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) memang dikeluarkan oleh KKP. 

Namun, penerbitannya dilakukan dengan mengacu pada rencana tata ruang nasional, provinsi, maupun wilayah pesisir. Cilincing termasuk dalam Kawasan Nasional Strategis Tertentu (KNST) yang memang diperuntukkan bagi zona industri.

“Jadi gini, kan semua aktivitas di laut, yang melakukan kegiatan aktivitas menetap di laut lebih dari 30 hari, itu kan harus ada PKKPRL. Jadi, itu kan izin dasar. Nah, PKKPRL memang dikeluarkan KKP, berbasis kepada kesesuaian perencanaan,” ujarnya.

Selain PKKPRL, perusahaan juga diwajibkan memiliki izin lingkungan. Doni menegaskan seluruh dokumen perizinan tersebut telah dimiliki pihak pengembang.

“Nah, kalau sudah sesuai dengan master plannya, kita keluarkan. Dan selain itu kan mereka juga sudah punya izin lingkungan, harus mengurus izin lingkungan. Dan izin lingkungan mereka juga punya. Jadi semua izinnya sudah ada,” ujarnya.