Upah Minimum Diusulkan Naik hingga 9,5%, Berpotensi Jaga Daya Beli?

Jakarta – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengusulkan Upah Minimum Regional (UMR) 2027 naik 7,5%-9,5%. Hal itu mempertimbangkan kondisi inflasi dan pertumbuhan masing-masing daerah.

Mengutip Antara, Rabu, (14/10/2026), Said mengusulkan kenaikan UMR itu sesuai perhitungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Dalam perhitungan upah itu itu berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Usulan UMR ini dilakukan menjelang penetapan upah minimum yang dijadwalkan 1 November 2026. Selain itu, penetapan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) pada 10 November 2026

BACA JUGA:Rupiah Tertekan Dolar AS, Pasar Cermati Inflasi dan Sinyal The Fed

BACA JUGA:Gaya Hidup Downgrade: Antara Terpaksa karena Ekonomi dan Pilihan Sadar untuk Berhemat

BACA JUGA:Harga Emas Dunia Merosot, Investor Menanti Inflasi AS hingga Pernyataan Ketua The Fed

“Aturan tersebut dikatakan kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Indeks tertentunya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Dengan demikian kenaikan upah minimum tahun 2027 pun dapat kita hitung sekarang,” ujar Said.

Berdasarkan perhitungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, data inflasi rata-rata berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik pada Oktober-September 2026 sebesar 3,2%. Pertumbuhan ekonomi secara tahunan rata-rata 5,43%. Jika memakai indeks tertentu pada angka maksimal, yakni 0,9 didapatkan angka 7,8%.

“Maka angka kenaikan upah minimum secara rata-rata nasional itu kami turunkan sedikit, karena ada yang tinggi ada yang rendah, yaitu menjadi 7,5 persen,” tutur Ketua KSPI ini.

Selain itu, menurut Said, kenaikan upah minimum ini tidak berpotensi membuat perusahaan menerapkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan bangkrut.

“Kalau dibilang kenaikan upah minimum 7,5 persen sampai 9,5 persen akan membuat perusahaan tutup, mari kita lihat fakta di lapangan. Jadi 2025 sampai Juni 2026, catatan KSPI, pabrik yang paling banyak tutup, justru pabrik yang di daerah upah minimumnya rendah,” kata dia.

Ia menilai, banyak faktor yang mempengaruhi PHK dan penutupan usaha/industri dalam setahun terakhir, salah satunya kondisi perekonomian dan geopolitik dunia, terutama bagi perusahaan yang berorientasi pada ekspor.

“Saya jumpai, kenapa perusahaan tekstil, garmen, sepatu, ini paling banyak tutup, itu yang orientasi ekspor, yang banyak tutup. Kenapa dia turun? Karena permintaan barang di pasar internasional menurun. Karena pasar internasional melambat, maka permintaan ke Indonesia juga menurun,” kata Said.

Ia juga mencermati tingginya biaya produksi yang tidak diikuti dengan kemampuan modal yang kuat dari perusahaan, mulai dari harga bahan baku, biaya gas industri, harga bahan bakar minyak (BBM), hingga biaya logistik.

“Kalau ongkos produksi meningkat, dilakukanlah efisiensi dari produksi dengan cara mengurangi karyawan, sehingga biaya produksi, labor cost, menurun,” tutur Iqbal.