UMP 2026: Menaker Pastikan Perhitungan Berbasis KHL, Kenaikan Tiap Daerah Bisa Berbeda

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di seluruh provinsi telah rampung. Hasil survei ini akan menjadi basis utama perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang ditetapkan pemerintah.

Dengan pendekatan berbasis KHL, besaran kenaikan upah di setiap daerah dipastikan berbeda, bahkan dalam satu provinsi sekalipun bisa terjadi variasi antarkabupaten dan kota.

BACA JUGA:Jelang Pengumuman UMP 2026, Pengusaha Ngeluh Begini

BACA JUGA:Bocoran Kenaikan UMP 2026, Bakal Tergantung Hal Ini

BACA JUGA:Persiapan UMP 2026 Dimulai, DKI Pastikan Proses Transparan dan Libatkan Pekerja

“Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli dikutip dari Antara, Senin (8/12/2025).

Ia menyampaikan rumusan penyesuaian upah minimum kini memasuki tahap final dan akan diumumkan dalam waktu dekat. “Tunggu saja,” ujarnya singkat.

Menaker juga mengajak serikat pekerja dan buruh memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Saat ini terdapat sekitar 150 juta angkatan kerja di Indonesia, dan 60 persen di antaranya bekerja di sektor informal, sehingga peningkatan perlindungan dan pelatihan menjadi hal mendesak.

Pemerintah, kata Yassierli, terus menyediakan balai latihan kerja untuk meningkatkan skill dan daya saing pekerja menghadapi perkembangan teknologi.