UMP 2026 Harus Diputuskan Pekan Depan, Buruh Protes Terlalu Singkat

Jakarta – Gubernur diminta menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2026 dengan batas akhir 24 Desember 2025. Namun, kalangan buruh memprotes waktu sepekan ini terlalu singkat. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto menolak batas waktu yang dinilai terlalu singkat itu. Menurutnya, hal tersebut akan mempengaruhi perundingan di tingkat Dewan Pengupahan Daerah.

Pemerintah Pusat sengaja memberikan waktu kepada Gubernur waktu penetapan upah minimum sangat mepet yaitu paling lambat tanggal 24 Desember, kata Roy dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).

BACA JUGA:Buruh Ancam Demo Bergelombang hingga Januari 2026, Ini Tuntutannya

BACA JUGA:Pramono Umumkan UMP Jakarta 2026 Sebelum 24 Desember, Pastikan Jadi Juri yang Adil bagi Buruh dan Pengusaha

BACA JUGA:UMP Ditetapkan Paling Lambat 24 Desember 2025, Pengusaha Protes Terlalu Mepet

BACA JUGA:Kenaikan UMP 2026 Bakal Ditetapkan Gubernur Sebelum 24 Desember 2025

Dengan demikian waktu untuk di dewan pengupahan sangat singkat dan bisa jadi rapat dewan pengupahan hanya formalitas belaka tanpa diskusi yang mendalam, oleh karena itu KSPSI Provinsi Jawa Barat dan Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI menyatakan menolak PP Pengupahan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sambung dia.

Roy juga tidak sepakat dengan indeks alfa yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) terbaru soal pengupahan dengan rentang 0,5-0,9. Dia justru menilai, angka indeks itu sebaiknya ditetapkan dewan pengupahan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Karena masing-masing daerah tentu akan berbeda nilai indeks tertentu nya, tidak bisa dibatasi oleh pemerintah pusat, dan upah minimum harus juga memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) sebagaimana putusan MK No 168, sebutnya.