/2024/02/15/2106305076.jpg "Daging Sapi Lokal Baru Memasok 40% dari Kebutuhan Nasional")
/2025/02/10/857296683.jpg "Petani Sawit Minta Kebijakan Denda oleh Satgas PKH Perlu Verifikasi")
/2025/12/14/52894173.jpg "Perkuat Ekosistem,Agung Podomoro (APLN) Mulai Bangun Pasar Modern Kota Podomoro Tenjo")
/2023/01/09/817601117.jpg "Dominasi BUMN Karya di Bisnis Konstruksi Diprediksi Mulai Menyusut pada Tahun 2-26")
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4203096/original/069621100_1666689573-Wajah_Baru_Pasar_Barit-Johan-2.jpg "UMKM di Jakarta Dapat Keringanan Retribusi, Segini Besarnya")
Jakarta – Kabar baik datang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Ibu Kota. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memberlakukan kebijakan pengurangan retribusi daerah dan pembebasan sanksi administratif untuk UMKM selama tahun 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 521 Tahun 2025, yang diundangkan pada 10 Juli 2025.
Berdasarkan keterangan tertulis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Senin (6/8/2025), kebijakan ini bertujuan meringankan beban biaya operasional UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Insentif ini berlaku untuk berbagai jenis lokasi usaha yang menjadi tempat beraktivitas UMKM di Jakarta.
Berlaku untuk Berbagai Jenis Lokasi Usaha
Keringanan retribusi ini mencakup beberapa kategori lokasi usaha yang selama ini menjadi pusat kegiatan UMKM. Lokasi-lokasi tersebut antara lain:
- – Lokasi Sementara Skala Mikro
- – Lokasi Sementara Skala Mikro Hewan Peliharaan
- – Lokasi Sementara Skala Mikro Tanaman Hias
- – Lokasi Promosi Usaha Mikro dan Kecil
- – Lokasi Binaan Usaha Mikro
Tak hanya untuk retribusi tahun berjalan, pelaku usaha di lokasi-lokasi tersebut juga mendapat pembebasan sanksi administratif atas retribusi tahun 2024. Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI berharap UMKM bisa lebih leluasa mengembangkan usaha tanpa terbebani tunggakan administrasi dari tahun sebelumnya.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5196559/original/036587400_1745413932-20250423-Perkotaan-ANG_6.jpg "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sentuh 5,12%, Investasi Disebut jadi Penopang")
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5481615/original/091930400_1769139822-3.jpg "Ekonom Global Sebut Indonesia Jadi Primadona Investasi di Era Prabowo")
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5493315/original/002394000_1770201772-publikasi_1770195993_69830c1906957.jpeg "Indonesia–Jepang Percepat Proyek Energi Bersih lewat AZEC Expert Group Meeting")
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5461029/original/013356100_1767334575-1c085ba118a3a38eaa460f0137e69d9d-800x450.jpg "1.236 Perusahaan Industri Bakal Berproduksi Pertama Kali pada 2026")
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5350021/original/004972300_1757985831-AP25247638664828.jpg "Stephen Miran Mundur dari Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih")
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4710962/original/010216300_1704839246-WhatsApp_Image_2024-01-10_at_04.54.19.jpeg "Bea Cukai Konfirmasi Pejabatnya Diperiksa KPK Terkait OTT di Jakarta")
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5493433/original/072755900_1770214249-1000225263.jpg "Respons OTT Pajak dan Bea Cukai, Menkeu Purbaya: Ini Momentum Perbaikan dan \"Shock Therapy\"")