Ubah Defisit Jadi Surplus, Prabowo Wajib Hati-hati agar Tak Seperti Bupati Pati

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memasang target defisit anggaran 2026 sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB). Namun pada tahun berikutnya di 2027 atau 2028, RI 1 ingin negara tidak lagi defisit APBN.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyarankan agar pemerintah berhati-hati dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara. Seraya berkaca pada kebijakan Bupati Pati yang melakukan penyesuaian pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 250 persen, dan berujung panas.

Dalam konteks ini, Faisal menilai wajar jika kabinet pemerintahan Prabowo punya sejumlah program prioritas baru. Dengan catatan, itu sudah dihitung secara pasti agar sesuai dengan kemampuan anggaran.

Sebetulnya yang sekarang dengan melakukan pemangkasan/efisiensi, terutama pada pos-pos yang selama ini membengkak seperti misalkan rapat, perjalanan dinas, memang ada kan kasus-kasus itu, ujarnya kepada www.wmhg.org, Sabtu (16/8/2025).

Tapi kalau kemudian dipukul rata sampai juga kepada perjalanan dinas yang dibutuhkan, atau rapat-rapat yang dibutuhkan, ini kan malah jadi backfire terhadap perekonomian, dia mengingatkan.

Artinya, dia menambahkan, jika pemerintah hendak menekan defisit anggaran bukan serta merta hanya melihat besarannya saja, tapi harus dikontrol hingga ke hal yang teknis.

Karena kalau tidak berdampak terhadap perekonomian. Seperti yang dialami oleh industri pariwisata/perhotelan yang selama semester pertama mengalami penurunan tajam, kata Faisal.