Trump Tangguhkan Sanksi Ekonomi terhadap Rusia, Ini Alasannya

Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menunda penerapan paket sanksi baru yang luas terhadap ekonomi Rusia. Kepada Kongres, ia menuturkan, penundaan undang-undang yang telah disahkan oleh kedua majelis itu dilakukan demi kepentingan nasional.

Mengutip the Guardian, Minggu, (18/10/2026), lewat perintah eksekutif pada Jumat, 16 Oktober 2026, Trump menangguhkan berbagai sanksi, pembatasan dan bea terhadap Rusia.

BACA JUGA:Trump Dukung Netanyahu Terpilih Kembali sebagai PM Israel

BACA JUGA:Vietnam Sepakati Perdagangan Bebas dengan 4 Negara Eropa

BACA JUGA:Ukraina Keluhkan Pembatasan Starlink, AS Bantah Terlibat

Langkah ini diambil di tengah kritik terbuka yang ia lontarkan terhadap Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy termasuk pernyataan Ukraina memerlukan pemimpin baru.

Keputusan ini disambut baik oleh utusan kepresidenan Rusia, Kirill Dmitriev. Di media sosia, ia menulis, penangguhan Undang-Undang Graham oleh pemerintahan Trump merupakan momen penting dan sungguh bersejarah.

Trump menandatangani undang-undang tersebut bulan lalu, setelah Kongres meloloskannya melalui kesepakatan bipartisan yang jarang terjadi. Undang-undang ini bertujuan untuk mempercepat upaya memutus aliran sumber daya keuangan yang mendanai perang Rusia melawan Ukraina.

Serangan terhadap pembangkit listrik mencerminkan strategi Rusia untuk membuat kota-kota di Ukraina tidak layak huni.

Undang-undang tersebut yang didorong utamanya di Kongres oleh mendiang Senator Lindsey Graham menargetkan pejabat Rusia, bank-bank Rusia, serta armada kapal tanker bayangan yang memfasilitasi distribusi energi Rusia. Aturan ini sedianya akan mulai berlaku dalam dua hari ke depan.

Undang-undang ini juga menginstruksikan Trump untuk mengenakan tarif hingga 100% terhadap lima importir utama minyak atau gas alam Rusia, dengan pengecualian bagi negara-negara yang mengimpor kurang dari 15% dari total ekspor gas alam Rusia dan telah mengambil langkah signifikan untuk mengurangi impor tersebut.