Tolak Aturan UMP 2026, Buruh Anggap Kembali ke Rezim Upah Murah

Jakarta – Kelompok buruh dengan tegas menolak aturan soal kenaikan upah minimum 2026 (UMP) 2026 yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan. Lantaran dianggap tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL), dan diklaim bakal mengembalikan rezim upah murah seperti dulu.

Presiden Kelompok Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, dari potongan informasi yang beredar soal kenaikan upah minimum 2026, pihaknya berkesimpulan bahwa isi PP Pengupahan rugikan buruh. Salah satunya terkait definisi kebutuhan hidup layak.

BACA JUGA:Buruh Ancam Demo Bergelombang hingga Januari 2026, Ini Tuntutannya

BACA JUGA:Pramono Umumkan UMP Jakarta 2026 Sebelum 24 Desember, Pastikan Jadi Juri yang Adil bagi Buruh dan Pengusaha

BACA JUGA:UMP Ditetapkan Paling Lambat 24 Desember 2025, Pengusaha Protes Terlalu Mepet

Menurut buruh, definisi kehidupan layak haruslah mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020.

Yang kita kenal KHL yang berjumlah 64 beras 10 kg, daging 0,75 kg, cicilan rumah atau sewa rumah, transportasi, dan lain-lain. Hanya KHL yang dimaksud dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 itulah yang dipakai, ujarnya, Rabu (17/12/2025).

Namun, mengacu pada penjelasan Menaker Yassierli soal penetapan kenaikan upah minimum berdasarkan PP Pengupahan, ia menduga adanya definisi kebutuhan hidup layak yang diputuskan sepihak oleh pemerintah.

Itu pun dipertanyakan, siapa yang menghitung kebutuhan layak itu. Kalau menggunakan data BPS seharusnya menggunakan survei biaya hidup yang kita kenal dengan SBH. Hidup di Jakarta bisa Rp 15 juta, tidak mungkin hidup di Jakarta Rp 5 juta menurut survei biaya hidup BPS sebulannya, bebernya.