Tinggal di Huntara, Korban Banjir Sumatera Dapat Bantuan Rp 450 Ribu per Orang dan Rp 5 Juta per Rumah

Jakarta – Di tengah hangatnya suasana Natal, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memimpin rapat pembangunan 2.600 hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dari gotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi sebagai wujud nyata kehadiran negara untuk rakyat, Kamis (25/12/2025).

Hadir dalam rapat tersebut baik secara daring dan luring yakni Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.

BACA JUGA:Pakar Hukum Kehutanan: Hujan Ekstrem dan Kerusakan Hutan jadi Pemicu Bencana Banjir dan Longsor

BACA JUGA:Akses Jalan Mulai Terbuka, Ada Secercah Harapan dari Aceh Tamiang

BACA JUGA:Hujan Semalam Kamis 25 Desember 2025, Pemukiman Warga di Natar Lampung Selatan Terendam Banjir

Tolong dipersiapkan lokasi-lokasi untuk Huntap, secara teknikal tidak banjir, aman dari potensi longsor dan tidak jauh dari fasilitas umum dan jelas secara hukum, jangan lokasi yang merusak lingkungan. Semua tergantung kecepatan dari Pemerintah Daerah juga untuk pembangunan hunian lewat gotong royong ini. Terima kasih semua mau berkenan rapat untuk bantu rakyat kita walaupun masih dalam suasana natal, kata Menteri Ara.

Maruarar menambahkan, Kabupaten Tapanuli Utara dapat menjadi contoh percepatan penanganan terpadu pascabencana. Pada 21 Maret mendatang, sertifikat rumah akan diserahkan langsung kepada masyarakat.

“Tapanuli Utara bisa menjadi contoh. Bangunannya selesai, listrik selesai, dan sertifikat juga selesai. Ke depan, saya berharap Tapanuli Selatan, Sibolga, dan wilayah Tapanuli lainnya juga sudah memiliki sertifikat untuk rakyat,” tegasnya.

Bantuan Rp 450 Ribu

Adapun terkait dukungan sosial, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa warga dengan rumah rusak berat akan ditempatkan di hunian sementara (huntara) sambil menunggu pembangunan hunian tetap (huntap).

Selama di huntara, pemerintah memberikan bantuan jaminan hidup sebesar Rp450 ribu per orang per bulan hingga maksimal tiga bulan, serta dukungan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp5 juta per rumah bagi keluarga terdampak.

Menteri PKP menunjuk tiga Direktur Jenderal untuk turun langsung ke lapangan guna menuntaskan proses alokasi hunian di wilayah terdampak bencana. Dirjen Imran ditugaskan untuk menangani wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Utara, Dirjen Fitrah ditugaskan di Sumatera Barat, sementara Dirjen Aziz ditugaskan di Sumatera Utara.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa negara melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga tengah menyiapkan bantuan perumahan bagi korban bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).