Tiket Pesawat Gratis PPN, Pemerintah Subsidi Rp 2,6 Triliun

Jakarta – Pemerintah memutuskan tidak mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap tiket pesawat domestik, alias PPN Ditanggung Pemerintah (DTP). Kebijakan ini diambil lantaran pihak maskapai diizinkan untuk menaikan tiket pesawat maksimal hingga 13 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan ini sepaket dengan program kebijakan dalam menghadapi gejolak geopolitik selama 2 bulan.

BACA JUGA:345 Armada Disiapkan Angkut BBM hingga LPG Jelang Lebaran

BACA JUGA:Penerimaan Pajak Tumbuh 30,4 Persen hingga Februari 2026

BACA JUGA:Bagaimana Tren Kendaraan Listrik Jika Insentif Pajak Disetop? Ini Gambarannya

Dengan adanya pembebasan PPN, Airlangga menghitung, pemerintah bakal merelakan pemasukan hingga sebesar Rp 2,6 triliun untuk dua bulan yang didapat dari pengenaan PPN untuk tiket pesawat.

Jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar Rp 1,3 triliun per bulannya. Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan, maka ini Rp 2,6 triliun agar harga tiket naiknya maksimum di 9-13 persen, jelas dia di kantornya, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Di sisi lain, pemerintah juga mengizinkan maskapai untuk menaikan tiket pesawat antara 9-13 persen. Relaksasi ini diberikan usai harga avtur selaku bahan bakar pesawat mengalami lonjakan tajam.

Menko Airlangga mengabarkan, harga avtur di berbagai negara telah mengalami kenaikan. Semisal di Thailand yang telah mencapai Rp 29.518 per liter, dan Filipina Rp 25.326 per liter.